Menakar Peluang Prabowo menang di MK

JAKARTA – Tim hukum Prabowo menyebut sudah terjadi kecurangan Pilpres yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Anggota tim hukum Prabowo, menyebut paslon 01 diduga menyalahgunakan kekuasaannya selaku presiden petahana.

Berikut ini poin penting dari permohonan Prabowo-Sandiaga

Ini 5 Dugaan Kecurangan TSM

Ada 5 dugaan kecurangan yang disebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu:

a. Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintahan
b. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.
c. Ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen.
d. Pembatasan kebebasan media dan pers.
e. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

“Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia,”

kalau kita ingin menakar peluang prabowo menang di MK sebenarnya besar jika keputusan itu diambil dalam sudut KUALITAS penyelenggaraan pemilu, karena bisa kita lihat dan bisa pula diyakini dan didukung bukti-bukti yang kuat bahwasanya capres nomor urut 01 melakukan pelanggaran dan kecurangan dimulai dari berjalannya pemilu sampai selesainya pencoblosan.

kenapa penulis berani berkata demikian ?.

1. Petahana yang sekaligus menjabat sebagai presiden tidak mengambil cuti saat kampanye dengan cara membypass peraturan yang ada

2. Petahana memakai Fasilitas negara untuk berkampanye.

3. Menggunakan seluruh komponen negara, mulai dari ASN-BUMN-Kementrian untuk ikut memenangkan mereka.

4. Penegakan hukum yang tumpang tindih, aparat hukum pilih-pilih dalam menangani kasus hukum antara pendukung 01 dan 02.

5. Banyaknya pemilih-pemilih (DPT) Siluman.

6. Money Politik yang sangat kental dan kuat.

7. Pembatasan media pers yang kritis, salah satu yang dibungkam ialah ILC.

dan masih banyak lagi yang tentunya pihak kuasa hukum 02 lebih paham dari pada sang penulis.

Ironisnya jika MK memutuskan secara KUANTITAS maka sulit bagi mereka (red:Prabowo) untuk menang di MK melihat banyak dari saksi mereka tidak memegang Form C-1 yang dimana form C-1 itu adalah barang wajib dalam sengketa pilpres. (hkm)