Gubernur Erzaldi Resmikan Ruang Layanan Datun Pertama di Indonesia

KBRINA.COM .PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, Damianus Tagor Sidabutar meresmikan ruang layanan perdata dan tata usaha negara (datun) yang berada di lantai dua Kantor Gubernur Babel, ditandai dengan pemotongan Pita Pintu Ruangan Layanan Datun Rabu (14/8).

Selain pemotongan pita, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, Perwakilan Kejaksaan Agung RI, Diana, Wakajati Babel DT Sidabutar, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Babel, Amir Syarifuddin, Pj Sekda Babel Yulizar, dan  sejumlah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, langsung meninjau Ruangan Layanan Datun, sekaligus menyaksikan pembukaan tirai di didinding ruangan yang bertuliskan Ruang Layanan Datun Kejati Babel oleh Wakil Gubernur Abdul Fatah.

Gubernur, Wakil Gubernur, Wakajati Babel, dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Babel, juga menuliskan Kesan dan Pesan serta tandatangan yang terpampang di samping pintu masuk Ruang Layanan Datun.  

Erzaldi menyebutkan, dengan adanya ruangan datun di kantor gubernur merupakan kerja keras dari Kejati Babel untuk mendekatkan layanan kepada pemerintah daerah dan merupakan inovasi untuk meningkatkan layanan.

Kepada sejumlah awak media, Gubernur mengatakan, ruangan ini adalah yang pertama di Indonesia. “Ruanga ini, yang pertama di Indonesia. Kita ingin buat terobosan, dan tentunya harus sesuai aturan,” ujar Gubernur.

Selain itu, dikatakan Gubernur, ruangan ini juga inovasi dari Kejati Babel, khususnya Asisten Datun yang membuat terobosan menjemput bola layanan Datun untuk Provinsi Babel.

“Tentunya kami sangat surprise, bahwa hal ini menjadi perhatian dari Kajati dan jajarannya untuk membantu kami dari sisi Datun. Kenapa ini saya bilang bagus, baik, terkadang kita ASN ini, sekalipun urusan Datun, kalau masuk ke Kejati ada rasa sungkan. Dengan adanya disini, saya yakin dan percaya ASN kita lebih aktif,” kata Gubernur.

Gubernur yakin dan percaya, dengan layanan tersebut  akan membuat pegawai menjadi lebih aktif dan Kejati juga bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang memang menjadi prioritas. Diantaranya  masalah pulau tujuh, pertanahan, perizinan, pencabutan izin. “Termasuk izin pertambangan yang masa berlakunya sudah berakhir yang belum terselesaikan, kita minta tolong Datun ini,” tegas Gubernur.

Sumber: HumasPro/ist