Bangka Belitung,Kbrina.com – Dampak turunya harga timah saat ini mulai dirasakan berakibat langsung pada sendi ekonomi diBabel, hal ini seperti dikatakan seorang ahli ekonomi yang juga dekan disalah satu universitas terkemuka dibabel.
Bahwa ada penurunan daya beli.masyarakat dan luang kerja, yang mana sektor pertambangan timah menjadi sektor penunjang ekonomi utama dibabel sekitar 80% bergantung didunia pertimahan dibabel ini.
Hal ini disampaikan juga oleh ketua Koordinator Aliansi P4R Gustari,didampingi oleh sekretaris Aliansi Peduli Penyelesaian Periizinan Pertambangan Rakyat Daerah kabupaten Bangka saat dihubungi awak media menyatakan bahwa pemerintah daerah harus segera tanggap akan hal ini.
Apalagi sektor tambang ini telah menjadi lapangan usaha yang paling besar diBabel.sedangkan sektor lapangan usaha lain belum maksimal istilahnya ” belum ada program pemerintah untuk alternatif ekonomi masyarakat Babel yang Nyata membantu perekonomian diBabel”.
Inflasi dan jumlah angka stunting akan semakin tinggi dan tentu saja masalah Kamtibmas akan semakin rawan ” ujar Gustari.
Alians P4R kab.Bangka berharap kepada pemkab Bangka khususnya ,dan forkopimda Babel mari berjuang dan bantu para penambang ini berikan legalitas dan izin tambang Rakyat dengan konvensi atau kesepakatan ,karena kita pahami untuk Izin Penambangan Rakyat yang diajukan kekementrian terkait dari 3 wilayah kabupaten. Bangka tengah ,Bangka Selatan dan Beltim belum juga keluar IPR dan WPRnya.
Kami juga mendukung penuh langkah penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh pihak Kejati Babel dan Kejagung RI untuk Menumpas Mafia Timah sehingga Tata kelola Pertimahan bisa diterapkan dengan baik dan benar sesuai Good Coorporate Government .
Kepada pihak Kementrian ESDM dan juga Dinas Terkait yaitu Dinas ESDM propinsi Babel segera menyelesaikan izin RKAB Perusahaan yang nantinya benar benar valid data cadangan didalam IUP dan jelas WIUPnya, kami rasa nggak perlu takut karena adanya beberapa Kasus Besar yang saat ini Heboh diBabel jika memang semua sesuai standar dan tidak ada konflik of interest dalam memberikan izin tambang.
Karena imbasnya adalah saat ini banyak perusahaan pertambangan dan peleburan timah swasta dan bahkan Perusahaan BUMN yang sudah mulai melakukan langkah langkah efisiensi dengan melakukan pemangkasan karyawan outsourcing yang berdampak pada ekonomi keluarga mereka dan kemungkinan bakal gulung tikar .”tambah M.Ansori saat diwawancarai awak media disebuah warkop diKota Sungailiat (30/01/2024).
Kita juga berharap agar PT.Timah Tbk kedepan benar benar melaksanakan penambangan yang baik sesuai Good Mining Practice,(GMP)serta melakukan pengawasan terhadap WIUP-nya,dan kembali sebagai “Ibunya penambang rakyat ” dan tetap menjadi the Real Miner (perusahaan penambang bukan penimbang) di bisnis pertimahan dunia .
Serta mempererat dan menjalin sinergi yang kuat kesemua pemangku kepentingan, terutama memperhatikan dan merangkul penambang rakyat ,dan kedepan mampu mendongkrak harga timah namun jangan sampai melakukan monopoli Pertimahan yang seolah tidak pro penambang rakyat seperti kejadian saat ini” tutup Ansori.
