Pangkalpinang – Herman Suhadi, S. Sos, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingatkan kepada pihak eksekutif, agar didalam RAPBD TA 2022 untuk lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan publik dan kepentingan rakyat.
” Rapat awal antara Banggar DPRD bersama TAPD, dalam rangka RAPBD TA 2022. Kita ingin melihat bagaimana anggaran pendapatan, anggaran belanja, berapa defisit. Setelah kita melihat defisitnya terlalu besar 500 sekian miliar. Dan ini tidak akan mungkin bisa kita jalankan APBD dengan defisit sebesar itu, tidak sehat”, jelas, Ketua DPRD Herman Suhadi, usai melaksanakan rapat anggaran RAPBD TA 2022, di ruang Banggar DPRD, senin (01/11/2021).
Rapat anggaran antara Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, didampingi wakil ketua Amri Cahyadi, beserta seluruh tim badan anggaran DPRD dan Sekretaris DPRD M. Haris, AR. AP. Serta dihadiri ketua TAPD yang juga selaku Sekretaris daerah Bangka belitung Naziarto, kepala Bakuda Babel Fery Apriyanto, kepala Bappeda Babel Fery Insani serta anggota TAPD.
” Pendapatan kita sekitar 1,9 Triliun, sedangkan estimasi belanja sekitar 2,4 triliun. Nah didalam kegiataan itu, apabila nanti berjalan anggaran itu dan dibahas, maka dikhawatirkan akan banyaknya aspirasi -aspirasi masyarakat yang tidak tertampung”, pungkas, politisi PDI-P tersebut.
Untuk itu, pihak nya berharap kepada pihak eksekutif, agar alokasi anggaran belanja untuk kepentingan publik atau masyarakat lebih diperbesar semaksimal mungkin, Selain itu, agar postur anggaran defisitnya tersebut diperkecil terlebih dahulu setelah itu baru dilakukan pembahasan.
” jangan sampai nanti kita membuat estimasi defisit terlalu tinggi yang kemudian dimasukkan dalam RAPBD tidak bisa terlaksana”, sarannya.
Menurutnya, untuk memperkecil defisit, salah satu caranya dengan mengurangi belanja-belanja yang tidak masuk ranah prioritas. Untuk itu, pihak nya menginginkan agar alokasi anggaran lebih besar untuk kepentingan rakyat.
“Kita ingin postur APBD ini ideal 60 persen ke masyarakat dan 40 persen ke pegawai. intinya, kami inginkan seperti itu”, tegasnya.
Untuk diketahui, belum adanya keputusan yang disepakati pada saat rapat anggaran antara Banggar DPRD Babel bersama TAPD Pemprov Babel, sehingga rapat diskors sampai batas waktu tak ditentukan.