Pangkalpinang – Ketua Komisi IV DPRD Bangka Belitung, Jawarno menyampaikan supaya pemprov juga melibatkan pemerintah desa untuk menangani pandemi Covid – 19. Ini disampaikan politisi Gerindra saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Pemerintah Daerah se Bangka Belitung di Ruang Banmus, Jumat (06/08/2021).
Hasil pengamatan pihaknya bahwa beberapa peristiwa dalam sepekan terakhir ini, penyebaran Covid – 19 di desa meningkat cukup signifikan. Setelah gagal hidup dengan new normal yang mana justru menjadi pintu masuknya penularan kembali Covid – 19 di tengah – tengah masyarakat.
“Masyarakat baik di desa dan kelurahan sebagai ujung tombak ini, kita melihat biasa – biasa saja. Mau new normal ataupun tidak sudah biasa saja. Seperti tidak masalah bagi mereka. Ini cukup memprihatinkan. Saya sampaikan ini karena kebetulan saya tinggal di desa, jadi tahu keadaannya saat ini,” ungkap Jawarno kepada peserta rapat yang hadir.
Apalagi akhir – akhir ini justru Bangka Belitung dihebohkan dengan peristiwa perebutan jenazah oleh masyarakat. Peristiwa tersebut sampainya dilatarbelakangi hasil swab yang belum jelas menyatakan pasien terpapar Covid -19 atau tidak. Sebab, dari keluarga pasien gejala sakit hanya batuk dan pilek biasa, meskipun pada akhirnya mengarah pada sesak nafas.
“Contoh saja banyak masyakat itu yang sakit batuk, pilek dan panas , tetapi mereka mau bertahan di rumah dan tidak mau ke rumah sakit . Kenapa ? karena sudah takut terlebih dahulu jika terkena Covid – 19. Akhirnya kondisi sudah parah terpaksa dibawa ke rumah sakit, sementara beberapa diantara mereka bertahan untuk tidak memeriksakan diri dan virus sudah menyebar kemana – mana membuat keadaan semakin parah”, papar anggota DPRD Babel Dapil Bangka ini.
Seharusnya, sebelum dimakamkan sesuai protokol kesehatan, beliau mengusulkan untuk menunggu hasil swab yang menyatakan pasien tersebut positif atau negatif Covid -19. Jangan sampai perebutan jenazah kembali terjadi di Bangka Belitung.
Berdasarkan pengalaman itu, Jawarno menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan peran desa. Menurutnya, penanganannya tidak cukup melalui dinas dan badan, seperti Dinkes dan BPBD. Dia meyakini tanpa melibatkan peran masyarakat tidak pernah selesai pandemi ini kendati seberapa besar anggaran yang telah kita siapkan.
“Tokoh – tokoh yang dikagumi di desa harus dilibatkan karena yang lebih memahami seluk beluk rumah tangga di desa itu ya mereka,”jelasnya lebih lanjut.
Berikutnya, dengan perlengkapan aparat desa mulai kepala desa hingga RT/RW sebagai penerima informasi awal dapat melaporkan berapa jumlah masyarakat yang sakit. Sebab, berdasarkan pengalaman empirisnya tidak akan ada masyarakat yang mengakui dirinya sakit dan mau melapor kepada puskesmas dan rumah sakit.
Sumber : Publikasi Setwan 2021
Berita : Utari Marisa / Dani
