KBRINA.COM, PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menghadiri acara Sarasehan Refleksi Milad Pemuda Muhammadiyah ke-94 bersama Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia di Rumah Dinas Residen Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (26/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta jajaran Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh diskusi konstruktif dengan seluruh peserta yang hadir mengenakan pakaian batik.
Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyambut positif langkah Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di pasar kerja internasional melalui jalur legal dan kompeten.
Menurut Wamen, pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan program direktif Presiden RI berupa Program SMK Global yang tahun ini ditargetkan mampu mengekspor sekitar 50 ribu tenaga kerja terampil ke berbagai negara tujuan.
“Melihat antusias dan potensi anak-anak muda di Pangkalpinang, sebenarnya mereka memiliki modal yang cukup baik. Tinggal bagaimana kita menyusun format pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihak kementerian telah meminta Balai Pelatihan dan stakeholder terkait untuk berkoordinasi dalam menyiapkan skema pelatihan yang tepat, mulai dari peningkatan kompetensi hingga kesiapan mental calon pekerja migran.
Sejumlah bidang keahlian yang akan diprioritaskan untuk akselerasi pelatihan di antaranya perawat (nurse), manufaktur, welder, hospitality, hingga driver profesional.
“Negara tujuan juga cukup banyak, mulai dari Jepang, Korea Selatan, beberapa negara Asia lainnya, Eropa Timur, hingga kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen juga menyoroti maraknya kasus pengiriman pekerja migran ilegal, termasuk yang belakangan ramai diperbincangkan terkait Myanmar dan Kamboja.
Ia menegaskan bahwa kasus tersebut bukan berasal dari skema resmi pemerintah daerah maupun kementerian.
“Fenomena ini memang terjadi dalam dua tahun terakhir. Karena itu kami di kementerian sudah membentuk Gerakan Nasional Migran Aman. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar bermigrasi secara aman, legal, dan memiliki dokumen lengkap,” tegasnya.
Menurutnya, arahan Presiden RI sangat jelas bahwa ekosistem perlindungan pekerja migran harus berjalan menyeluruh, mulai dari proses penempatan hingga pekerja kembali ke tanah air.
“Kami mengimbau masyarakat agar mempersiapkan kompetensi, kesiapan fisik, dan mental dengan baik. Bekerja di luar negeri memang tidak mudah, tetapi juga tidak seburuk yang dibayangkan jika dilakukan secara legal dan terstruktur,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia.
Ia mengungkapkan, Pemkot Pangkalpinang saat ini telah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) meski baru berdiri sekitar dua tahun.
“Kita akan menyiapkan anak-anak muda Pangkalpinang agar memiliki kompetensi dan siap diberangkatkan ke luar negeri secara legal,” ujarnya.
Menurut Saparudin, Pemkot juga akan memperkuat program pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi nasional, termasuk kemampuan bahasa asing yang dinilai menjadi syarat penting dalam dunia kerja internasional.
“Kalau di Pangkalpinang, kami punya program anak-anak yang dilatih harus memiliki sertifikasi nasional. Minimal kemampuan bahasa itu penting,” katanya.
Ia bahkan mengungkapkan rencana program pendidikan tambahan berbasis masjid yang akan mulai diterapkan pada 2027 mendatang.
Dalam program tersebut, pelajar tingkat SMP diwajibkan mengikuti pembelajaran bahasa Arab di masjid mulai pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
“Tahun depan mulai kita persiapkan. Anak-anak setelah magrib sampai menjelang Isya wajib berada di masjid untuk belajar bahasa Arab dan penguatan karakter,” pungkasnya.
