Areng Permana /Walikopi
Papan pengumuman keberangkatan mendadak memerah. Satu per satu penerbangan dinyatakan batal—akibat cuaca buruk, abu vulkanik yang membumbung, hingga ruang udara yang mendadak ditutup demi alasan keamanan. Bagi calon penumpang, momen ini sering kali disusul kekecewaan dan kebingungan: sejauh mana maskapai wajib bertanggung jawab ketika faktor alam memaksa pesawat tetap bertengger di landasan?
Dalam lanskap hukum penerbangan Indonesia, batas antara kewajiban maskapai dan hak penumpang saat kondisi darurat dibingkai oleh aturan yang cukup lugas.
Bebas Denda, Bukan Bebas Tanggung Jawab
Rujukan utamanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015. Regulasi ini mengategorikan *force majeure*—seperti badai, erupsi gunung berapi, kerusuhan, hingga instruksi mendadak otoritas penerbangan—sebagai kondisi di luar kendali operasional maskapai.
Pasal 147 UU Penerbangan menegaskan bahwa maskapai dibebaskan dari kewajiban membayar kompensasi finansial rutin. Denda keterlambatan sebesar Rp300 ribu atau ganti rugi imateriel gugur seketika saat faktor keselamatan penerbangan menjadi alasan utama pembatalan.
Namun, bebas denda bukan berarti maskapai bisa lepas tangan. “Ada perbedaan mendasar antara ganti rugi kompensasi dan pemenuhan hak pelayanan,” ujar Areng Permana seorang Pengamat Civil Society.
PM 89 Tahun 2015 menggariskan bahwa ketika penerbangan batal akibat keadaan memaksa, maskapai tetap dibebani tiga opsi wajib untuk penumpang:
Pengembalian Dana Penuh (*Full Refund*):
Maskapai wajib mengembalikan 100 persen nilai tiket tanpa potongan.
Jadwal Ulang (*Reschedule*):
Pemindahan penerbangan ke jadwal berikutnya tanpa dikenakan biaya tambahan.
Pengalihan Rute (*Rerouting*) : Pengalihan penerbangan melalui rute alternatif atau menggunakan maskapai lain menuju destinasi akhir, jika disetujui penumpang.
Beban Pembuktian di Tangan Maskapai.
Di ranah perdata, Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memang melindungi debitur dari tuntutan ganti rugi jika keterlambatan terjadi akibat keadaan memaksa. Meski demikian, klaim *force majeure* tidak bisa dilemparkan begitu saja sebagai dalih sepihak.
Secara hukum, beban pembuktian berada di pundak maskapai. Pengelola maskapai harus mampu menyodorkan dokumen pendukung dari lembaga berwenang—seperti BMKG untuk prediksi cuaca ekstrem, AirNav Indonesia untuk penutupan ruang udara, atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) saat terjadi erupsi.
Jika pembatalan dilakukan dengan dalih *force majeure* tanpa dukungan data ilmiah atau rilis resmi otoritas terkait, pintu gugatan tetap terbuka lebar. Penumpang berhak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau melayangkan aduan berbasis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pada akhirnya, regulasi penerbangan Indonesia menempatkan keselamatan di atas segalanya. Keadaan memaksa memang membatalkan hak penumpang atas denda ganti rugi, tetapi tidak pernah memusnahkan hak dasar mereka untuk mendapatkan kembali uangnya atau tiba di tujuan dengan selamat.
