KBRINA.COM, PANGKALPINANG — Ketua DPW Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa setiap anggota SWI Babel yang menjalankan tugas jurnalistik di lapangan juga mengemban fungsi kontrol sosial melalui kegiatan peliputan, pengumpulan informasi, observasi, dan upaya konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi adanya penilaian atau persepsi negatif terhadap pemberitaan yang bersumber dari hasil investigasi maupun temuan di lapangan. Menurutnya, pemberitaan yang lahir dari proses jurnalistik tidak dapat begitu saja dipersepsikan sebagai opini pribadi wartawan.
Ketua DPW SWI Babel menjelaskan, kerja jurnalistik tidak hanya sebatas menulis informasi, tetapi diawali dengan proses memperoleh fakta, melakukan pengecekan terhadap informasi, menggali keterangan dari berbagai pihak, serta memberikan ruang bagi pihak yang diberitakan untuk menyampaikan klarifikasi.
“Apa yang diberitakan merupakan hasil dari proses jurnalistik berdasarkan temuan di lapangan, bukan sekadar opini pribadi wartawan. Karena itu, kalau ada pihak yang merasa keberatan, silakan berikan klarifikasi, data pembanding, maupun hak jawab sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan wartawan di lapangan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial pers. Temuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat perlu disampaikan kepada publik agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang.
Menurutnya, kritik terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan pers. Namun, kritik tersebut semestinya dibangun berdasarkan data dan fakta, bukan dengan memberikan stigma bahwa setiap hasil investigasi atau pemberitaan merupakan opini pribadi wartawan.
“Kami menghormati hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi maupun menyampaikan keberatan. Tetapi perlu dibedakan antara opini pribadi dengan produk jurnalistik yang lahir melalui proses peliputan, pengumpulan data, observasi lapangan dan konfirmasi,” ujarnya.
Fungsi Kontrol Sosial Tetap Dijalankan
Ketua DPW SWI Babel menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan bagian dari tanggung jawab pers dalam mengawal kepentingan publik.
Menurutnya, ketika wartawan menemukan persoalan di lapangan yang menyangkut kepentingan masyarakat, informasi tersebut memiliki nilai jurnalistik untuk diberitakan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik.
Ia juga menekankan pentingnya keberimbangan dalam setiap pemberitaan. Pihak yang menjadi objek pemberitaan harus diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara utuh.
“Kami tidak alergi terhadap kritik dan klarifikasi. Justru kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yang diberitakan untuk menyampaikan fakta, dokumen, maupun penjelasan. Pers yang sehat adalah pers yang memberikan ruang untuk menguji informasi secara terbuka,” katanya.
SWI Babel Tegaskan Komitmen Profesional
Lebih lanjut, DPW SWI Babel menyatakan akan terus mendorong seluruh anggotanya agar menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, berimbang, dan bertanggung jawab.
Setiap temuan di lapangan, lanjutnya, harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik dan diproses melalui mekanisme jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin menegaskan bahwa kerja wartawan di lapangan adalah bagian dari upaya menghadirkan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Jika ada kekeliruan, tentu ada mekanisme untuk mengoreksinya. Namun jangan sampai sebuah pemberitaan yang lahir dari proses jurnalistik langsung diberi label sebagai opini pribadi tanpa melihat proses dan fakta yang melatarbelakanginya,” tegas Ketua DPW SWI Babel.
Dengan demikian, DPW SWI Babel memastikan fungsi kontrol sosial akan tetap dijalankan secara profesional. Pemberitaan yang menyangkut kepentingan masyarakat akan terus menjadi bagian dari perhatian insan pers, dengan tetap mengedepankan verifikasi, keberimbangan, konfirmasi, etika jurnalistik, dan hak jawab.
Pers bukan sekadar menyampaikan apa yang terlihat, tetapi juga menjalankan tanggung jawab untuk menguji informasi, menghadirkan fakta, dan memberikan ruang kepada semua pihak. Karena itu, setiap keberatan terhadap pemberitaan sebaiknya dijawab dengan fakta dan klarifikasi, bukan dengan mengabaikan proses jurnalistik yang telah dilakukan.
