KBRINA.COM, PANGKALPINANG – Persoalan Pasar Pagi Pangkalpinang rupanya bukan sekadar soal pedagang yang berjualan di trotoar maupun badan jalan. Di balik penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang, tersingkap masalah yang lebih mendasar: daya tampung pasar tak lagi sebanding dengan jumlah pedagang.
Kondisi itu ditemukan Wali Kota Pangkalpinang Saparudin saat meninjau langsung Pasar Pagi, Sabtu (12/9/2026). Setelah operasi penataan dan pembersihan dilakukan, Saparudin melihat aktivitas perdagangan di lantai bawah sudah begitu padat.
Ruang berjualan nyaris tak tersisa. Bahkan sejumlah area yang semestinya menjadi ruang pendukung aktivitas pasar ikut terdesak oleh aktivitas perdagangan.
“Pasar Pagi ini sudah overload. Artinya, ruang berjualan lebih sedikit daripada pedagangnya,” kata Saparudin.
Ironisnya, kondisi berbeda justru terlihat di lantai atas. Ruang yang tersedia masih relatif kosong. Hanya satu-dua pedagang yang memanfaatkannya untuk berjualan.
Pemkot pun berencana mengurai kepadatan tersebut dengan mengarahkan pedagang barang kering, termasuk pedagang bumbu, untuk menempati lantai atas.
Namun, kebijakan itu tidak serta-merta diberlakukan tanpa mempertimbangkan nasib pedagang. Pemerintah menyadari perpindahan lokasi berjualan berpotensi memengaruhi omzet karena pelanggan belum tentu langsung mengikuti lokasi baru.
Sebagai bentuk transisi, pedagang yang dipindahkan akan mendapatkan keringanan pembayaran retribusi.
“Kalau mereka pindah, langganannya belum tahu. Jadi kami berikan keringanan untuk pembayaran retribusi dulu,” ujarnya.
Tak Cukup Sekadar Pindah Lantai
Saparudin menilai persoalan Pasar Pagi tidak akan selesai hanya dengan memindahkan pedagang dari lantai bawah ke lantai atas. Pertumbuhan kota dan bertambahnya aktivitas ekonomi membutuhkan penataan pusat perdagangan yang lebih terencana.
Karena itu, Pemkot Pangkalpinang mulai menyiapkan opsi pembangunan pasar baru di sejumlah kawasan.
Gerunggang menjadi salah satu wilayah yang dibidik. Kawasan Air Itam juga dinilai memiliki potensi lantaran masih terdapat lahan strategis yang dapat dikembangkan.
“Dengan perkembangan kota ini, kita membutuhkan beberapa pasar baru,” tegas Saparudin.
Gerunggang, lanjut dia, hingga kini belum memiliki pasar yang benar-benar menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun rencana pengembangan pasar baru.
Pembangunan ditargetkan mulai bergerak pada 2027 atau 2028. Pemkot bahkan telah menyiapkan anggaran untuk proses pembebasan lahan.
Jika pembebasan lahan berjalan sesuai rencana, pembangunan pasar dapat dilakukan secara bertahap.
Pemkot menargetkan pasar baru memiliki lahan sedikitnya setengah hektare, termasuk area parkir. Namun Saparudin berharap pemerintah bisa mendapatkan lahan hingga satu hektare dalam satu hamparan.
“Kalau bisa satu hektare. Tapi susah mencari lahan satu hektare satu hamparan yang tempatnya strategis,” katanya.
Trotoar Jadi Pekerjaan Rumah
Di sisi lain, penataan kawasan Pasar Pagi belum sepenuhnya tuntas. Setelah penggunaan badan jalan mulai ditertibkan, aktivitas perdagangan di trotoar masih menjadi pekerjaan rumah berikutnya.
Pedagang buah menjadi salah satu aktivitas yang sebelumnya memanfaatkan ruang pedestrian tersebut.
Saparudin memastikan penertiban trotoar akan dilakukan pada tahap berikutnya. Pemerintah ingin seluruh aktivitas perdagangan kembali berada di kawasan pasar sehingga fungsi fasilitas publik tidak terganggu.
Namun persoalannya kembali pada daya tampung.
Memaksa seluruh pedagang masuk ke dalam pasar yang sudah kelebihan kapasitas dinilai bukan solusi.
“Kalau overload begitu, mau bagaimana mau masuk? Di mana mereka?” ujar Saparudin.
Karena itu, penataan pedagang akan berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur pasar.
Pemkot juga menyiapkan pengaspalan bagian dalam Pasar Pagi yang mengalami kerusakan. Pembenahan serupa direncanakan di Pasar Besar.
Sementara Pasar Pangkalbalam dan Pasar Parit Lalang juga masuk dalam agenda pembenahan pemerintah.
Bagi Pemkot Pangkalpinang, penataan pasar kini tak lagi sebatas memindahkan lapak dari satu tempat ke tempat lain. Masalah utamanya adalah bagaimana menyediakan ruang perdagangan yang cukup, tertata, nyaman bagi pedagang, sekaligus tidak mengorbankan fungsi fasilitas publik.
Dengan pertumbuhan kota yang terus berjalan, pasar lama harus dibenahi, sementara pasar baru mulai dipersiapkan. Sebab jika jumlah pedagang terus bertambah sementara ruang dagang tetap segitu-gitu saja, pasar bukan sekadar overload—yang penuh nanti bukan hanya lapaknya, tetapi juga persoalannya.
