KBRINA.COM, SULAWESI UTARA — Polemik dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, kembali memanas. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada dugaan aktivitas pertambangan yang dikaitkan dengan nama Kiki Mewo, tetapi juga munculnya dugaan upaya menekan wartawan setelah pemberitaan mengenai dirinya dipublikasikan.
Masyarakat selama ini menyebut nama Kiki Mewo sebagai salah satu sosok yang diduga memiliki peran sebagai bos PETI di Ratatotok. Namun, sebutan dan dugaan tersebut perlu diuji melalui penyelidikan serta pembuktian aparat penegak hukum.
Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa setelah pemberitaan mengenai dugaan PETI tersebut mencuat, justru muncul komunikasi yang diduga meminta wartawan menghapus berita?
Berdasarkan keterangan pihak wartawan, seseorang bernama Lino yang disebut sebagai orang Kiki Mewo menghubungi wartawan untuk meminta ID Card pers sekaligus meminta agar pemberitaan terkait Kiki Mewo dihapus.
Bahkan, menurut keterangan wartawan, Lino menyampaikan kalimat bernada ancaman:
“Bos, suruh hapus. Kalau tidak mau, akan dilaporkan.”
Pernyataan tersebut menjadi persoalan serius. Sebab, wartawan menegaskan tidak pernah mengancam Kiki Mewo maupun pihak mana pun. Wartawan justru sedang menjalankan tugas jurnalistik dan fungsi kontrol sosial terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Jawaban wartawan pun tegas: pemberitaan tidak bisa dihapus hanya karena adanya permintaan sepihak.
Jika Kiki Mewo merasa keberatan, silakan memberikan hak jawab dan klarifikasi. Persediaan ruang klarifikasi selalu terbuka selama disampaikan melalui mekanisme yang benar.
WARTAWAN BUKAN ALAT YANG BISA DIPERINTAH UNTUK MENGHAPUS FAKTA!
BELUM SELESAI PERMINTAAN HAPUS BERITA, ID CARD WARTAWAN MALAH VIRAL DI FACEBOOK!
Persoalan semakin mengundang tanda tanya ketika ID Card wartawan tiba-tiba beredar dan viral di sejumlah akun media sosial Facebook.
Siapa yang menyebarkan identitas wartawan tersebut? Dari mana foto ID Card diperoleh? Apa tujuan penyebarannya?
Apakah penyebaran tersebut memiliki hubungan dengan komunikasi sebelumnya melalui Lino? Ataukah ada pihak lain yang berada di balik peristiwa ini?
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penelusuran fakta.
Wartawan meminta agar persoalan ini tidak dianggap sepele. Jika penyebaran identitas tersebut dimaksudkan untuk mempermalukan, menekan, atau mengintimidasi wartawan, maka aparat penegak hukum perlu memeriksa peristiwa tersebut sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika seseorang atau kelompok merasa terganggu oleh pemberitaan, justru identitas wartawan yang dijadikan sasaran.
KIKI MEWO DIDUGA MENDEKATI PEJABAT BARU DITRESKRIMSUS, ADA APA?
Sorotan berikutnya adalah informasi mengenai dugaan hubungan keluarga antara Kiki Mewo melalui pihak istrinya dengan pejabat baru di lingkungan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apalagi, Kiki Mewo sedang menjadi sorotan pemberitaan terkait dugaan PETI di Ratatotok.
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah pendekatan kepada pejabat baru tersebut sekadar hubungan kekeluargaan atau terdapat kepentingan lain di baliknya.
Bahkan, muncul dugaan dan penilaian dari sejumlah pihak bahwa Kiki Mewo sedang berupaya mendekatkan diri kepada pejabat baru tersebut untuk mencari perlindungan atau mengamankan kepentingan terkait aktivitas pertambangan yang dipersoalkan.
Namun, dugaan mengenai motif tersebut belum dapat dipastikan dan membutuhkan klarifikasi dari Kiki Mewo maupun pejabat yang bersangkutan.
Hubungan keluarga bukanlah bukti adanya perlindungan hukum. Akan tetapi, apabila terdapat persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, transparansi dan profesionalitas aparat menjadi sangat penting.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa kedekatan personal dapat memengaruhi penanganan perkara.
DIRKRIMSUS BARU HARUS MENJAWAB DENGAN KINERJA, BUKAN KEDekatan PERSONAL!
Pejabat baru Ditreskrimsus Polda Sulut diharapkan menunjukkan integritas dan independensi dalam menangani setiap laporan dugaan tindak pidana pertambangan.
Jika nama Kiki Mewo memang pernah atau sedang menjadi bagian dari informasi penanganan perkara, maka seluruh fakta harus ditelusuri tanpa pandang bulu.
KETERANGAN DI KEJAKSAAN: KIKI MEWO DISEBUT HANYA MENGAMBIL BAGIAN HASIL TAMBANG, NAMA WNA YUHO IKUT MUNCUL
Informasi lain yang menjadi perhatian adalah kabar bahwa Kiki Mewo sebelumnya telah dipanggil ke Kejaksaan untuk dimintai keterangan.
Menurut informasi yang diterima wartawan, dalam keterangannya Kiki Mewo disebut menyampaikan bahwa dirinya hanya mengambil bagian atau fee dari hasil tambang, sementara pihak yang disebut sebagai bos atau pemilik utama adalah seorang warga negara asing (WNA) bernama Yuho.
Jika keterangan tersebut benar, aparat penegak hukum perlu menelusuri secara menyeluruh siapa pengendali kegiatan pertambangan, siapa pemodal, bagaimana mekanisme pembagian hasil, serta siapa saja yang menikmati keuntungan.
Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada pihak tertentu, sementara pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar tidak ikut ditelusuri.
Keterangan mengenai pemeriksaan dan pernyataan tersebut juga perlu dikonfirmasi kepada Kiki Mewo serta pihak Kejaksaan agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
KAPOLDA SULUT DIMINTA JANGAN TUTUP MATA: USUT DUGAAN PETI DAN DUGAAN TEKANAN TERHADAP WARTAWAN!
Kapolda Sulawesi Utara diminta memberikan perhatian serius terhadap dua persoalan yang kini menjadi sorotan.
Pertama, dugaan aktivitas PETI di Ratatotok, termasuk siapa pihak yang mengendalikan, membiayai, dan menikmati hasil kegiatan pertambangan tersebut.
Kedua, dugaan permintaan penghapusan pemberitaan melalui Lino, pernyataan akan melaporkan wartawan apabila berita tidak dihapus, serta beredarnya ID Card wartawan di sejumlah akun Facebook.
Kapolda Sulut juga diminta memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan persoalan ini.
Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa pihak yang diduga memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu akan mendapatkan perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.
WARTAWAN SIAP BUKA BUKTI PERCAKAPAN!
Pihak wartawan menegaskan siap menunjukkan bukti percakapan dengan Lino, dokumentasi komunikasi, serta tangkapan layar penyebaran ID Card di Facebook kepada pihak berwenang.
Wartawan juga menegaskan tidak pernah mengancam, memeras, ataupun meminta sesuatu kepada Kiki Mewo.
“Kami tidak pernah mengancam siapa pun. Kalau keberatan dengan berita, silakan berikan hak jawab dan klarifikasi. Kami siap memuat sesuai ketentuan pers. Tetapi jangan meminta berita dihapus dengan disertai ancaman akan melaporkan. Kami bekerja berdasarkan informasi, fakta, dan bukti. Kami tidak bisa diperintah untuk menghapus pemberitaan hanya karena ada pihak yang merasa tidak nyaman,” demikian penegasan pihak wartawan.
Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Kiki Mewo, Lino, Yuho, maupun pejabat yang namanya dikaitkan dalam persoalan ini.
PENEGASAN: JANGAN SAMPAI DUGAAN PETI LUPUT DARI PENEGAKAN HUKUM, SEMENTARA WARTAWAN JUSTRU MENGHADAPI TEKANAN!
Kemerdekaan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak jawab dan hak koreksi merupakan mekanisme yang harus dihormati ketika seseorang merasa dirugikan oleh pemberitaan.
Pers bukan pengadilan, tetapi pers memiliki tanggung jawab untuk mengungkap informasi demi kepentingan publik.
Kapolda Sulut, Ditreskrimsus, Propam, dan aparat penegak hukum terkait diminta membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun.
Jangan biarkan dugaan PETI menjadi persoalan yang tidak tersentuh. Jangan biarkan dugaan tekanan terhadap wartawan dianggap angin lalu. Dan jangan sampai kedekatan personal menimbulkan keraguan terhadap independensi penegakan hukum.
PERS TIDAK UNTUK DIBUNGKAM! FAKTA TIDAK UNTUK DISEMBUNYIKAN! HUKUM TIDAK BOLEH KALAH OLEH KEPENTINGAN SIAPA PUN!
