DPRD Babel Akan Evaluasi Tambang Pasir Laut Teluk Uber

KBRINA.COM, PANGKALPINANG – Penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir laut di perairan Teluk Uber, Kabupaten Bangka, mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Pemerintah daerah didesak tidak tinggal diam. Seluruh perizinan dan kesesuaian tata ruang kawasan tersebut harus dievaluasi menyeluruh.

Desakan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Babel, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya dan dihadiri masyarakat, nelayan, serta penggiat pariwisata yang menyampaikan keberatan atas aktivitas pertambangan pasir laut.

Anggota DPRD Babel, Maryam, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap aspirasi warga. Baginya, persoalan Teluk Uber bukan semata-mata urusan izin pertambangan. Ada kepentingan lingkungan, keberlangsungan mata pencaharian nelayan, hingga masa depan pariwisata pesisir yang harus dilindungi.

Maryam bahkan mengungkap adanya surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Pemerintah Provinsi Babel pada Oktober 2025. Surat tersebut berisi permintaan evaluasi tata ruang yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.

Namun, hingga RDP digelar, surat tersebut disebut belum ditindaklanjuti.

“Artinya, dengan aspirasi masyarakat pada hari ini, ini menjadi agenda penting dan kesempatan kita untuk mengevaluasi apa yang sudah ditetapkan,” tegas Maryam.

Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Jangan sampai persoalan tata ruang dan perizinan dibiarkan berlarut-larut, sementara masyarakat pesisir harus menanggung risiko dari aktivitas pertambangan.

Maryam meminta pemerintah memeriksa seluruh dokumen perizinan, mulai dari keabsahan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen lingkungan, hingga kesesuaian pemanfaatan ruang laut.

Termasuk proses sosialisasi kepada masyarakat serta kelengkapan kajian lingkungan, baik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun UKL-UPL.

Surat Rekomendasi ke Pemerintah Pusat

Maryam juga mendorong DPRD Babel tidak berhenti pada forum dengar pendapat. Aspirasi masyarakat harus diterjemahkan menjadi rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta KKP.

Untuk memperkuat rekomendasi tersebut, seluruh bukti penolakan masyarakat, nelayan, dan penggiat pariwisata perlu dihimpun sebagai dokumen pendukung.

“Kita menyampaikan atau merekomendasikan kepada pemerintah pusat terkait aspirasi masyarakat ini secara tertulis. Bukti penolakan dari masyarakat, nelayan, dan penggiat pariwisata perlu kita lengkapi untuk menjadi bahan rekomendasi kepada ESDM dan KKP,” ujarnya.

Maryam mengingatkan, persoalan tambang pasir laut tidak boleh hanya diukur dari terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi. Dampak sosial dan potensi konflik di tengah masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama.

Sebab, laut Teluk Uber selama ini menjadi ruang hidup nelayan. Jika aktivitas penambangan mengganggu ekosistem perairan, bukan tidak mungkin hasil tangkapan menurun dan pendapatan masyarakat ikut terpukul.

“Jika ini tetap dilakukan, tentu akan mengganggu ekosistem laut dan menurunkan hasil tangkap nelayan,” tegasnya.

Jangan Korbankan Kawasan Wisata

Ancaman lain yang disoroti Maryam adalah potensi kerusakan kawasan pariwisata pesisir Kabupaten Bangka.

Ia menyebut kawasan Tanjung Pesona, Matras, Teluk Uber hingga Tongaci sebagai kawasan yang memiliki daya tarik wisata bahari dan harus dijaga kelestariannya.

Aktivitas penambangan pasir laut, menurutnya, perlu dikaji secara serius karena berpotensi meningkatkan kekeruhan air dan sedimentasi. Jika kualitas perairan terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan nelayan, tetapi juga sektor pariwisata.

Maryam turut mempertanyakan dasar pemanfaatan pasir laut yang dikaitkan dengan hasil sedimentasi.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari KKP, terdapat skema pemanfaatan pasir laut akibat sedimentasi, misalnya pasir yang membentuk beting di kawasan perairan.

Namun, ia mempertanyakan apabila kegiatan justru dilakukan pada kawasan laut dan pesisir yang masih dalam kondisi baik.

“Yang ditambang mereka itu adalah laut yang bagus, pesisir yang bagus, bukan akibat sedimentasi. Nah, ini yang perlu menjadi alasan kita ke pemerintah pusat agar dievaluasi,” ungkapnya.

Karena itu, menurut Maryam, pemerintah harus memastikan dasar hukum, tujuan, serta objek kegiatan penambangan benar-benar sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai skema pemanfaatan pasir akibat sedimentasi justru menjadi persoalan baru bagi kawasan pesisir yang masih terjaga.

RZWP3K Harus Dikaji Ulang

Selain menyoroti perizinan, Maryam meminta evaluasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Babel menjadi bagian penting dari penyelesaian persoalan Teluk Uber.

Pembahasan revisi RZWP3K yang tengah berjalan dinilai sebagai momentum untuk menata kembali pemanfaatan ruang laut. Kepentingan pertambangan harus diselaraskan dengan wilayah tangkap nelayan, perlindungan lingkungan, dan pengembangan pariwisata.

Ia mengingatkan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K sebelumnya telah mengatur zonasi perairan Pulau Bangka, termasuk kawasan pertambangan di wilayah laut hingga 12 mil.

Namun, perkembangan regulasi setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dinilai membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan tata ruang dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Maryam berharap revisi tersebut tidak sekadar menjadi penyesuaian administratif. Lebih dari itu, harus ada keberpihakan terhadap masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan kehidupan pada laut.

Ia menegaskan, aspirasi masyarakat Teluk Uber harus ditindaklanjuti secara konkret melalui rekomendasi resmi DPRD Babel kepada pemerintah pusat.

Bagi Maryam, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya laut tidak boleh mengorbankan lingkungan maupun ruang hidup masyarakat. Teluk Uber bukan hanya kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi juga sumber penghidupan nelayan dan aset pariwisata Bangka yang harus dijaga.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*