KBRINA.COM, PANGKALPINANG – Rencana operasional tempat hiburan malam (THM) Tetris 88 di kawasan Kelurahan Temberan dan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, menuai perhatian pengurus masjid dan sejumlah warga setempat.
Menjelang agenda Grand Opening Club Diskotik Tetris 88 pada 7 November 2026, keresahan warga mulai mengemuka. Pengurus masjid bersama jemaah dari tiga masjid berbeda menyampaikan aspirasi melalui Grup WhatsApp Masjid An Nur, Kamis (12/11/2026) malam.
Mereka mengkhawatirkan potensi dampak sosial dari keberadaan tempat hiburan tersebut, terutama terhadap lingkungan permukiman, norma agama, tatanan sosial, serta masa depan generasi muda.
Dalam seruan yang beredar, pengurus masjid dan warga mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat Temberan dan Air Itam untuk bersama-sama menyikapi persoalan tersebut.
“Ini bukan persoalan membenci usaha seseorang, bukan pula persoalan kepentingan pribadi atau kelompok. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan, masa depan generasi muda, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat,” demikian pernyataan dalam percakapan grup WhatsApp tersebut.
Pertanyakan Konsep dan Aktivitas Usaha
Salah satu hal yang menjadi perhatian warga adalah kejelasan konsep bisnis Tetris 88. Mereka meminta agar pemerintah dan instansi terkait tidak hanya melihat nama atau kategori usaha yang tercantum dalam administrasi, tetapi juga memastikan aktivitas sebenarnya di lapangan.
Warga menilai, perbedaan istilah seperti lounge, karaoke, restoran, maupun diskotik harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Jangan sampai kita terkecoh oleh sebuah nama. Katanya lounge, katanya karaoke, katanya tempat hiburan. Namun, jika dalam praktiknya menjadi ruang bagi peredaran minuman keras, kemaksiatan, pergaulan bebas, dan aktivitas yang merusak moral, maka persoalannya bukan lagi sekadar tempat hiburan,” tulis salah satu warga.
Kekhawatiran tersebut juga merembet pada persoalan perizinan. Warga mempertanyakan kesesuaian dokumen administrasi dengan jenis kegiatan usaha yang nantinya dijalankan.
Mereka mengingatkan agar perizinan tidak dijadikan formalitas atau sekadar permainan istilah untuk menghindari ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai izin usaha hanya menjadi permainan nama dan administrasi. Jika sejak awal konsep usahanya adalah tempat karaoke, tetapi kemudian menggunakan istilah lounge dan karaoke agar lebih mudah mendapatkan izin, maka publik berhak mempertanyakan apa sebenarnya konsep dan aktivitas usaha yang akan dijalankan,” demikian salah satu tanggapan dalam grup tersebut.
Dorong Audiensi dengan Pemilik Usaha
Selain menyampaikan keberatan, warga juga mengusulkan langkah konkret untuk memperoleh kejelasan. Salah satunya, meminta Ketua RT dan RW bersama Bhabinkamtibmas serta perwakilan masyarakat melakukan tabayun atau audiensi langsung dengan pemilik usaha.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat mengklarifikasi konsep bisnis, jenis aktivitas operasional, hingga proses pengurusan perizinan Tetris 88.
Warga juga ingin memastikan apakah dalam proses pengurusan izin sebelumnya terdapat permintaan tanda tangan atau persetujuan dari RT, warga, maupun pengurus lingkungan.
“Pastikan soal perizinan. Waktu mereka mengurus perizinan, ada meminta tanda tangan warga dan RT atau tidak. Jangan sampai kita protes, ternyata RT dan warga sudah tanda tangan setuju,” tulis salah satu warga.
Bahkan, muncul usulan agar pemilik usaha membuat pernyataan tertulis bermaterai Rp10.000 yang menegaskan bahwa kegiatan usaha hanya berupa restoran, tanpa aktivitas dugem maupun peredaran minuman keras.
Usulan itu dimaksudkan sebagai bentuk komitmen tertulis sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai aktivitas usaha yang akan dijalankan.
Meski demikian, seluruh gagasan tersebut masih berupa usulan dan pandangan warga yang berkembang dalam diskusi internal grup WhatsApp. Belum ada keterangan bahwa usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada pemilik usaha maupun pemerintah.
Minta Pemerintah Turun Tangan
Pengurus masjid dan warga menegaskan, aspirasi yang disampaikan bukan bertujuan menghalangi masyarakat menjalankan kegiatan usaha. Namun, mereka meminta agar setiap aktivitas bisnis tetap mematuhi ketentuan hukum serta mempertimbangkan kondisi sosial lingkungan sekitar.
Mereka mendesak pemerintah dan instansi terkait mendengarkan aspirasi masyarakat, memeriksa kelengkapan perizinan, serta memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan dan kegiatan usaha di lapangan.
Dialog terbuka dinilai menjadi langkah penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan antara pelaku usaha dan masyarakat.
“Air Itam dan Temberan adalah rumah kita bersama. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan ini,” demikian pesan penutup dalam seruan warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan atau klarifikasi dari pengelola Tetris 88 maupun instansi terkait mengenai konsep operasional, perizinan, dan aspirasi masyarakat tersebut.
Redaksi KBRINA.COM membuka ruang seluas-luasnya bagi pemilik maupun pengelola Tetris 88 serta instansi terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
