Pangkalpinang – Calon Wali Kota Pangkalpinang nomor urut 3, Saparudin atau akrab disapa Prof Udin, tampil menonjol dalam debat terbuka Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025, Jumat (8/8/2025), dengan fokus tajam pada isu kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Dalam forum yang disiarkan langsung tersebut, Prof Udin menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi kota, namun selama ini masih banyak yang belum mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah. Ia memandang keberadaan pemerintah bukan sekadar regulator, tetapi juga harus menjadi fasilitator dan pelindung bagi pelaku usaha kecil.
“UMKM di Pangkalpinang harus memiliki ruang yang layak untuk berusaha. Jangan lagi mereka terpaksa berjualan di lokasi terlarang seperti jalan, trotoar, atau area yang mengganggu ketertiban. Selama mereka menjaga kebersihan dan keamanan, pemerintah wajib memberikan ruang yang memadai,” tegasnya.
Apresiasi Perjuangan UMKM
Prof Udin mengaku memahami betul perjuangan UMKM. Ia kerap berdialog langsung dengan pedagang pasar, penjual kaki lima, hingga pelaku usaha di kawasan wisata selama masa kampanye. Dari situ, ia menyaksikan sendiri bagaimana banyak pelaku usaha bertahan hidup sambil membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada UMKM yang terus berjuang, meski penuh keterbatasan. Mereka bukan hanya mencari nafkah, tapi juga menghidupi keluarga dan menggerakkan ekonomi kota,” ujarnya.
Masalah Keadilan dan Kesempatan
Isu keadilan menjadi sorotan utama Prof Udin. Menurutnya, ada ketimpangan dalam pembinaan UMKM selama ini. Ia menilai bantuan, pelatihan, maupun kesempatan untuk ikut serta dalam event ekonomi sering kali hanya dirasakan oleh kelompok yang sama, sementara pelaku lain tertinggal.
“Jangan sampai di setiap event hanya melibatkan UMKM yang itu-itu saja. Setiap pelaku usaha punya hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan. Pemerintah harus hadir untuk memastikan keadilan itu,” katanya.
Inisiatif Modal Usaha Skala Luas
Sebagai solusi konkret, Prof Udin mengusulkan program bantuan permodalan merata bagi UMKM dengan rentang nilai Rp3 juta hingga Rp100 juta, disesuaikan dengan skala dan kebutuhan usaha. Dana tersebut akan diarahkan untuk pengembangan usaha, bukan sekadar bertahan hidup.
Ia meyakini, dengan dukungan modal yang tepat sasaran, pembinaan yang merata, dan ruang usaha yang layak, UMKM di Pangkalpinang akan tumbuh lebih sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
UMKM sebagai Pilar Ekonomi Kota
Prof Udin juga mengingatkan bahwa kebangkitan ekonomi daerah pascapandemi sangat bergantung pada peran UMKM. Menurutnya, jika UMKM diberdayakan secara sistematis, dampaknya akan langsung terasa pada peningkatan pendapatan masyarakat dan perputaran ekonomi lokal.
“Kita ingin Pangkalpinang menjadi kota yang ramah UMKM, di mana pemerintah dan pelaku usaha bergerak bersama. Ini bukan sekadar janji kampanye, tapi komitmen membangun ekonomi yang inklusif,” pungkasnya.
(kbrina.com | Ryo Esha)
