Kbrina.com, Pangkalpinang – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan komitmen percepatan pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam sebagai simpul strategis pertumbuhan ekonomi kawasan timur kota. Penegasan itu disampaikan saat audiensi bersama Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (10/2/2026), di Rumah Dinas Wali Kota Pangkalpinang.
Dalam pertemuan tersebut, Saparudin menjelaskan bahwa Pelabuhan Pangkalbalam tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian terintegrasi dari pengembangan kawasan industri dan sistem transportasi regional yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Pengembangan kawasan timur tidak hanya pelabuhan, tetapi juga kawasan industri yang telah masuk dalam RPJMN,” ujarnya menegaskan arah pembangunan jangka panjang kota.
Meski demikian, rencana percepatan pembangunan masih menghadapi kendala status lahan pelabuhan yang berada dalam skema Bangun Guna Serah (BGS) dengan pihak ketiga hingga tahun 2041–2042. Kondisi ini membuat pemerintah kota belum dapat membangun pelabuhan umum baru di lokasi eksisting.
“Karena lahannya masih BGS, pemerintah kota harus menyiapkan alternatif pengembangan pelabuhan,” tegas Saparudin.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Pangkalpinang menyiapkan dua opsi utama, yakni membuka pembicaraan dengan pemegang BGS untuk pemanfaatan lahan sekitar 23 hektare, serta menyiapkan pembangunan daratan baru melalui reklamasi yang disertai pengerukan alur pelayaran.
Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat kondisi alur pelayaran saat ini mengalami pendangkalan di sejumlah titik, hanya berkisar 1,5 hingga 2 meter, sementara pelabuhan utama membutuhkan kedalaman minimal 8 meter dengan dukungan lahan sedikitnya 50 hektare.
Di sisi lain, pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam juga akan diperkuat pembangunan Outer Ring Road Kota Pangkalpinang yang menghubungkan kawasan pelabuhan dengan Lintas Timur, Bangka Barat, hingga pusat kota. Infrastruktur ini diharapkan memperlancar arus logistik sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan kota lama.
Audiensi bersama Komisi III DPRD Babel tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi dalam mendorong percepatan realisasi Pelabuhan Pangkalbalam sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus pengungkit konektivitas wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
