Kbrina.com, Pangkalpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat merespons hambatan serius dalam distribusi logistik akibat tidak aktifnya barcode kendaraan truk pengangkut barang, yang berdampak langsung pada tersendatnya akses BBM subsidi jenis Bio Solar.
Persoalan ini mencuat dalam audiensi antara DPRD Babel dan Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Kamis (27/4/2026).
Para sopir mengeluhkan tidak dapat mengisi BBM subsidi, meskipun kendaraan mereka digunakan untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok ke berbagai wilayah di Bangka Belitung.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sepele. Ia menilai, tersendatnya distribusi logistik akibat kendala teknis seperti barcode nonaktif berpotensi memicu efek berantai terhadap perekonomian masyarakat.
“Distribusi logistik menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika sopir dipaksa menggunakan BBM non-subsidi, otomatis biaya operasional meningkat dan ujungnya harga sembako ikut terdorong naik,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, menyepakati percepatan pengaktifan kembali barcode kendaraan yang sebelumnya tidak aktif. Proses aktivasi diperkirakan hanya memakan waktu sekitar 20 menit per unit, dengan catatan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.
Berdasarkan data sementara, sekitar 60 kendaraan mengalami kendala serupa dan kini masuk dalam daftar percepatan penanganan. DPRD menekankan pentingnya respons cepat agar distribusi logistik tidak terus terganggu.
Namun demikian, persoalan tidak berhenti pada aspek teknis semata. Para sopir juga menyoroti keterbatasan kuota BBM subsidi yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan, khususnya untuk rute distribusi jarak jauh seperti Bangka Selatan, Mentok, hingga Belinyu.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Babel mendorong adanya kebijakan afirmatif berupa toleransi penambahan kuota khusus bagi kendaraan logistik. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar tetap terjaga.
Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, serta instansi terkait lainnya. Hasil pertemuan memastikan bahwa kendaraan logistik yang memenuhi persyaratan akan kembali mendapatkan akses BBM subsidi melalui sistem barcode yang telah diaktifkan.
DPRD Babel berharap langkah ini segera diimplementasikan secara efektif di lapangan. Normalisasi distribusi logistik menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga kebutuhan pokok masyarakat di Bangka Belitung.
