KBRINA.COM, BANGKA – Rencana penambangan pasir laut oleh PT Berkah Bermuda Energi (PT BBE) di perairan Teluk Uber, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, mendapat perlawanan dari masyarakat setempat.
Penolakan itu bukan tanpa alasan. Warga khawatir aktivitas pengerukan pasir laut akan mengancam ekosistem pesisir, merusak kawasan wisata pantai, sekaligus mengganggu mata pencaharian nelayan tradisional yang selama ini menggantungkan hidup dari laut.
Di tengah dorongan investasi pertambangan, masyarakat justru mempertanyakan sejauh mana dampak lingkungan dan sosial telah diperhitungkan. Mereka tidak ingin Teluk Uber yang selama ini menjadi salah satu kawasan wisata kebanggaan masyarakat Bangka harus menanggung risiko kerusakan akibat aktivitas tambang.
Berdasarkan hasil penelusuran tim Lembaga Investigasi Negara (LIN) di lapangan, gelombang penolakan warga semakin menguat setelah sosialisasi yang dilakukan perusahaan dinilai belum menjawab persoalan mendasar.
Salah seorang tokoh masyarakat, Abun, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana penambangan tersebut.
“Kami menolak keras rencana PT BBE. Jangan korbankan pantai wisata kami demi kepentingan segelintir pihak. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga nelayan dan masyarakat yang hidup dari sektor pariwisata,” tegasnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah materi sosialisasi perusahaan. Warga menilai pembahasan lebih banyak mengarah pada teknis kompensasi dibandingkan penjelasan menyeluruh mengenai risiko ekologis dan dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
Bahkan, besaran kompensasi yang disebut mencapai Rp2.000 per meter kubik turut dipersoalkan. Bagi warga, nilai tersebut tidak sebanding dengan potensi kerugian lingkungan dan ekonomi yang mungkin harus ditanggung dalam jangka panjang.
Warga juga meminta kejelasan mengenai kelengkapan dokumen lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta persyaratan perizinan lain sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.
Mereka menegaskan, keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Batu Berlayar, Yanto, turut menyuarakan keberatan. Menurut dia, Teluk Uber memiliki nilai strategis sebagai kawasan wisata pesisir yang perlu dijaga keberlanjutannya.
Jika aktivitas pertambangan berdampak terhadap kualitas perairan dan ekosistem laut, bukan hanya nelayan yang terancam. Pelaku usaha wisata dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kunjungan wisatawan juga berpotensi terkena dampaknya.
LIN Turun Tangan, Persoalan Dibawa ke Pusat
Penolakan warga kini mendapat dukungan dari Lembaga Investigasi Negara (LIN). DPC LIN Bangka Induk menyatakan siap mengawal aspirasi masyarakat setelah menerima laporan dari warga dan Pokdarwis.
Koordinasi juga telah dilakukan secara berjenjang dengan DPD LIN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga DPP LIN.
Perwakilan DPC LIN Bangka Induk menegaskan, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pertemuan sosialisasi maupun pembahasan kompensasi. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh aspek legalitas dan kewajiban lingkungan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan.
” Kami siap mengawal aspirasi masyarakat. Jangan sampai kepentingan investasi justru mengorbankan kelestarian Pantai Teluk Uber dan masa depan masyarakat pesisir,” tegas perwakilan DPC LIN Bangka Induk.
Sementara itu, Ketua DPD LIN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Andy Pratama, menyatakan pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
Andy menegaskan, LIN akan melakukan pemantauan terhadap aspek legalitas perusahaan, kelengkapan dokumen lingkungan, serta pemenuhan persyaratan sebelum aktivitas penambangan dilakukan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian serius. Kami berencana melayangkan surat resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong evaluasi terhadap persoalan ini,” tegas Andy.
Ia juga meminta masyarakat tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan melalui jalur hukum. Menurut dia, pembangunan dan investasi seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru memunculkan ancaman terhadap lingkungan dan sumber penghidupan warga.
“Jangan sampai investasi yang seharusnya membawa kesejahteraan justru meninggalkan persoalan sosial dan kerusakan lingkungan. Hak masyarakat, nelayan, serta keberlanjutan kawasan wisata harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Menunggu Penjelasan Perusahaan
Kini, persoalan penambangan pasir laut di Teluk Uber menunggu penjelasan terbuka dari PT BBE dan instansi pemerintah terkait.
Sejumlah pertanyaan mendasar masih membutuhkan jawaban. Bagaimana status dan peruntukan perizinan perusahaan? Apakah dokumen lingkungan telah dipenuhi? Bagaimana kajian dampak terhadap nelayan, ekosistem laut, serta kawasan wisata Teluk Uber?
Publik juga berhak mengetahui apakah aspirasi dan keberatan masyarakat telah menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Sebab, persoalan Teluk Uber bukan semata-mata tentang boleh atau tidaknya sebuah perusahaan melakukan kegiatan pertambangan. Lebih dari itu, ini menyangkut masa depan kawasan pesisir, keberlangsungan ekonomi masyarakat, dan tanggung jawab menjaga lingkungan.
Jangan sampai ketika kerusakan terjadi, masyarakat hanya kebagian dampaknya, sementara keuntungan telah lebih dahulu dinikmati pihak lain.
