KBRINA.COM, TELUK UBER, BANGKA — Rencana pengerukan pasir kuarsa oleh PT Berkah Bermuda Energi (PT BBE) di kawasan perairan pesisir Teluk Uber, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menuai penolakan dan kekhawatiran dari sebagian masyarakat setempat, khususnya kalangan nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut. Selasa (10/11/2026)
Aktivitas yang dipersoalkan tersebut disebut-sebut akan berlangsung di perairan sekitar dua mil dari bibir pantai, tepatnya di kawasan Karang Kagok. Wilayah ini diklaim masyarakat sebagai salah satu lokasi penting bagi nelayan setempat untuk memasang jaring dan mencari ikan.
Bagi nelayan Teluk Uber, kawasan perairan tersebut bukan sekadar hamparan laut. Wilayah itu merupakan ruang hidup, sumber penghasilan keluarga, sekaligus tumpuan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada hasil laut.
Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan pasir kuarsa hasil pengerukan tersebut rencananya akan diangkut menggunakan kapal menuju Jakarta.
Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana dampak kegiatan tersebut terhadap wilayah tangkap nelayan, bagaimana perlindungan terhadap ekosistem laut, dan apakah masyarakat yang berpotensi terdampak telah memperoleh informasi serta kesempatan menyampaikan aspirasi secara memadai.
Ibu RT 01 Soufung, Teluk Uber, yang juga merupakan istri seorang nelayan setempat, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana pengerukan pasir kuarsa di kawasan yang selama ini dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan.
Menurutnya, lokasi yang dipersoalkan berada di sekitar dua mil dari bibir pantai, tidak jauh dari kawasan Karang Kagok yang menjadi salah satu lokasi nelayan memasang jaring.
“Pengambilan pasir itu berada di kawasan sekitar dua mil dari pantai, persis di lokasi suami saya dan nelayan lain biasa memasang jaring ikan, dekat arah Karang Kagok,” ungkapnya.
Ia mengaku khawatir apabila kegiatan pengerukan dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan masyarakat.
“Pasir itu dikeruk lalu dibawa ke Jakarta nantinya. Kalau area tangkap ikan itu terganggu dan rusak, bagaimana nasib kami para nelayan?” tegasnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan keluarga nelayan yang merasa masa depan mata pencahariannya berpotensi terdampak oleh kegiatan pengerukan di kawasan perairan yang selama ini mereka manfaatkan.
Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Pengerukan pasir laut, apabila dilakukan tanpa kajian lingkungan yang memadai dan pengawasan ketat, berpotensi meningkatkan kekeruhan air, mengubah kondisi dasar laut, serta mengganggu habitat organisme laut.
Karena itu, masyarakat menilai persoalan ini tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai urusan investasi atau kegiatan ekonomi. Perlindungan ekosistem pesisir dan keberlangsungan kehidupan nelayan juga harus menjadi pertimbangan utama.
Rencana pengerukan pasir kuarsa tersebut juga disebut telah memicu perbedaan sikap di tengah masyarakat Teluk Uber. Warga terbelah antara kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak rencana kegiatan tersebut.
Dinamika yang berkembang bahkan dikabarkan meluas ke ruang publik dan grup percakapan warga hingga menimbulkan ketegangan sosial.
Situasi ini menjadi perhatian karena perbedaan pandangan mengenai pengelolaan sumber daya alam semestinya diselesaikan melalui dialog terbuka, penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Ibu RT 01 Soufung menyayangkan pola komunikasi yang menurutnya belum sepenuhnya terbuka. Ia menyoroti adanya pertemuan-pertemuan yang disebut berlangsung secara tertutup di luar wilayah setempat tanpa melibatkan seluruh warga yang merasa berpotensi terdampak.
Kondisi tersebut, menurutnya, berisiko memperlebar kesenjangan informasi dan memperuncing konflik di tingkat masyarakat.
Ia juga menyampaikan dugaan adanya pembentukan opini yang dinilai dapat memengaruhi sikap warga terhadap rencana pengerukan pasir kuarsa.
Kelompok masyarakat yang menolak rencana pengerukan pasir kuarsa disebut telah menempuh jalur audiensi hingga tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk menyampaikan aspirasi melalui DPRD dan pemerintah provinsi.
Akan tetapi, menurut keterangan warga, persoalan tersebut belum sepenuhnya meredakan ketegangan di tingkat akar rumput.
Di tengah perbedaan pandangan, sempat disepakati langkah pemungutan suara atau voting warga yang difasilitasi di kantor kelurahan. Kegiatan tersebut disebut dihadiri kepala lingkungan, tiga ketua RT, lurah, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas dari hasil voting banyak warga yang menolak.
Dengan demikian, persoalan ini membutuhkan penyelesaian yang tidak hanya mengakomodasi suara mayoritas, tetapi juga memastikan hak warga terdampak, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tetap terjaga.
Penolakan terhadap rencana pengerukan pasir kuarsa juga disampaikan Yanto, Kepala Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Teluk Uber.
Ia menyatakan keberatan terhadap rencana kegiatan penambangan pasir di kawasan pesisir Teluk Uber.
Sikap tersebut menambah dimensi persoalan karena kawasan pesisir tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga memiliki nilai lingkungan, sosial, dan potensi pariwisata yang perlu diperhitungkan dalam setiap rencana pemanfaatan ruang laut.
Apabila terdapat potensi tumpang tindih antara kegiatan pengerukan, wilayah tangkap nelayan, dan kawasan yang dimanfaatkan untuk pariwisata, pemerintah serta instansi teknis perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum kegiatan dilaksanakan.
Kejelasan mengenai lokasi, batas wilayah kegiatan, dokumen lingkungan, persetujuan yang diperlukan, serta dampak terhadap aktivitas masyarakat menjadi hal yang mendesak untuk dibuka kepada publik.
Sebab, pembangunan yang berkelanjutan tidak semestinya hanya menghitung nilai ekonomi dari material yang diambil, tetapi juga memperhitungkan risiko kerusakan lingkungan dan beban sosial yang mungkin ditanggung masyarakat setempat.
Menanggapi aduan masyarakat nelayan Teluk Uber, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ketua Andy Pratama menyatakan akan mengawal persoalan tersebut.
LIN Babel menaruh perhatian terhadap aspirasi masyarakat yang mengkhawatirkan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan potensi dampak lingkungan dari rencana pengerukan pasir kuarsa di kawasan perairan Teluk Uber.
Pengawalan tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Bagi LIN Babel, setiap aduan masyarakat mengenai pemanfaatan sumber daya alam perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fakta dan penelusuran dokumen yang relevan, bukan sekadar berhenti pada perdebatan atau perbedaan pendapat di tengah warga.
Sejumlah hal yang patut menjadi perhatian antara lain kejelasan perizinan kegiatan, kesesuaian lokasi pengerukan dengan tata ruang laut, kelengkapan dokumen lingkungan, mekanisme pelibatan masyarakat, serta langkah mitigasi apabila kegiatan tersebut berpotensi memengaruhi wilayah tangkap nelayan.
LIN Babel juga diharapkan dapat mendorong agar pihak perusahaan dan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai rencana kegiatan tersebut.
Aspirasi warga yang menolak maupun pihak yang memiliki pandangan berbeda perlu ditampung secara proporsional. Namun, kepentingan masyarakat terdampak dan perlindungan lingkungan tidak boleh diabaikan dalam proses pengambilan keputusan.
Hingga berita ini disusun, sejumlah persoalan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari PT Berkah Bermuda Energi, pemerintah daerah, dan instansi teknis yang memiliki kewenangan di bidang kelautan, pertambangan, serta lingkungan hidup.
Di antaranya, apakah lokasi yang dipersoalkan telah sesuai dengan peruntukan ruang laut; bagaimana status dan kelengkapan persetujuan kegiatan; apakah kajian dampak lingkungan telah dilakukan; serta bagaimana mekanisme perlindungan bagi nelayan yang selama ini beraktivitas di sekitar Karang Kagok.
Penjelasan juga diperlukan mengenai rencana pengangkutan pasir kuarsa ke Jakarta, termasuk asal material, volume yang direncanakan, serta dokumen pengangkutan yang relevan.
Klarifikasi tersebut penting agar pemberitaan dan perdebatan publik tidak hanya bertumpu pada informasi sepihak, melainkan berdasarkan dokumen, keterangan resmi, dan fakta yang dapat diverifikasi.
Pihak PT BBE dan instansi terkait perlu diberikan ruang untuk menyampaikan tanggapan atas keberatan masyarakat tersebut. Persoalan Teluk Uber kini menjadi ujian bagi keterbukaan pengelolaan sumber daya alam dan kemampuan para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan secara adil.
Di satu sisi, setiap rencana kegiatan usaha wajib tunduk pada ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat nelayan memiliki kepentingan nyata yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan wilayah tangkap dan kelestarian lingkungan laut.
Pemerintah dan instansi berwenang perlu memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada pemeriksaan dokumen, kajian lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta pertimbangan terhadap masyarakat yang berpotensi terdampak.
Jika ditemukan kekurangan persyaratan atau potensi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi nelayan Teluk Uber, persoalan ini menyangkut lebih dari sekadar pengerukan pasir. Ini menyangkut keberlanjutan mata pencaharian, masa depan keluarga, dan kelestarian perairan yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka.
Kini, masyarakat menunggu jawaban yang jelas: bagaimana nasib wilayah tangkap nelayan di sekitar Karang Kagok apabila rencana pengerukan pasir kuarsa PT BBE dilaksanakan.
Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui keterbukaan informasi, pemeriksaan yang objektif, dan penyelesaian yang mengutamakan kepastian hukum serta kepentingan masyarakat. (Red/adm)
