
KBRINA COM, BANGKA – Rencana penambangan pasir laut oleh PT Berkah Bermuda Energi (BBE) di kawasan Teluk Uber, Sungailiat, Kabupaten Bangka, mendapat perhatian serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
DPRD Babel mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan dokumen lingkungan perusahaan, termasuk keterbukaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta peninjauan kembali Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Sikap tersebut mengemuka saat anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Babel, Maryam dan Zarril Khifarri, turun langsung meninjau kawasan Pantai Teluk Uber, Jumat (20/11/2026). Kunjungan itu sekaligus menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sehari sebelumnya.
Dalam peninjauan tersebut, keduanya melihat langsung titik koordinat yang direncanakan menjadi lokasi pertambangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat yang terbelah antara mendukung dan menolak aktivitas penambangan.
Audiensi di lokasi berlangsung dinamis. Perbedaan pandangan bahkan memunculkan perdebatan antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra.
Salah seorang nelayan, Firdaus, menyatakan dukungan terhadap rencana pertambangan. Sementara itu, warga yang menolak tetap menyuarakan keberatan dan berkoordinasi dengan Lembaga Investigasi Negara (LIN) Babel untuk mengawal persoalan tersebut.
Anggota Pansus DPRD Babel, Maryam, mengatakan perbedaan pendapat di tengah masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak sampai merusak keharmonisan hubungan antarwarga.
Menurutnya, rencana pertambangan harus terlebih dahulu ditinjau dari berbagai aspek, mulai kelengkapan dokumen perizinan, lingkungan, hingga kesesuaian dengan peruntukan tata ruang.
“Pro dan kontra itu biasa. Setuju atau menolak juga dialami di beberapa rencana penambangan lainnya. Tapi bagi pihak yang menolak, dia memiliki hak untuk keberatan. Dan biasanya aktivitas penambangan itu tidak akan dilakukan ketika masih ada penolakan,” kata Maryam di hadapan masyarakat.
Ia menegaskan, kajian terhadap rencana pertambangan tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan satu kelompok. Sebab, kawasan Teluk Uber memiliki keterkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain nelayan, sektor pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga usaha kuliner juga berpotensi terdampak apabila aktivitas penambangan dilaksanakan.
“Di sini bukan hanya nelayan, tapi seluruh aktivitas ekonomi yang terdampak seperti pariwisata. Terus ekonomi UMKM. Artinya bukan hanya satu kelompok yang dipertimbangkan,” ujarnya.
Maryam juga mengungkapkan DPRD Babel tengah mendorong evaluasi tata ruang laut melalui revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Langkah tersebut, kata dia, sejalan dengan surat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Pemerintah Provinsi Babel yang meminta evaluasi terhadap tata ruang laut yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Kami sedang melakukan pembahasan revisi RZWP3K. KKP sudah menyurati Pemerintah Bangka Belitung untuk mengevaluasi seluruh tata ruang yang sudah tidak relevan lagi terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Ini momentum yang tepat bagi pemerintah daerah Babel untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengajukan revisi,” katanya.
Ia menjelaskan, kawasan yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona pertambangan masih memungkinkan untuk diusulkan perubahan peruntukan apabila dinilai lebih mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Kebijakan tersebut dapat diselaraskan dengan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk pengembangan sektor perikanan tangkap, pariwisata, serta sektor ekonomi berkelanjutan lainnya.
Terkait titik lokasi yang direncanakan menjadi area penambangan pasir laut, Maryam menyebut perlu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kesesuaian tata ruang dan status kawasan sedimentasi.
“Lebih kurang 20,04 hektare yang akan jadi titik koordinat itu perlu ditelisik kembali apakah itu masuk di dalam tata ruang pertambangan atau tidak. Apakah itu termasuk dalam kawasan sedimen atau tidak? Karena secara aturan regulasi, pemanfaatan pengelolaan pasir itu hanya diperbolehkan bagi yang mengalami sedimen untuk memudahkan alur lewat,” jelasnya.
Tak hanya itu, Maryam meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan penelaahan terhadap seluruh dokumen lingkungan dan perizinan rencana pertambangan tersebut.
Hasil evaluasi diharapkan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keraguan maupun polemik berkepanjangan.
Menurutnya, perusahaan juga harus menjelaskan secara transparan potensi dampak pertambangan, termasuk skema kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Pembahasan tidak boleh hanya berorientasi pada manfaat ekonomi, tetapi harus mencakup seluruh konsekuensi yang mungkin muncul.
“Apakah perusahaan itu sudah menyampaikan efek dari pertambangan secara terbuka? Kemudian skema kompensasi seperti apa, itu dibuat secara tertulis atau tidak? Sudah bertemu dengan semua sektor yang terdampak belum, misalnya penguat pariwisata termasuk para penguat usaha kuliner di wilayah tersebut,” tegasnya.
Maryam mengungkapkan, dalam RDP pada 19 November 2026, DPRD Babel telah mengusulkan agar perusahaan membuka dokumen AMDAL kepada publik. Selain itu, kesesuaian PKKPRL yang telah diterbitkan juga diminta untuk dievaluasi kembali.
DPRD, lanjutnya, menginginkan seluruh persoalan diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas pertambangan dilakukan. Terlebih, apabila penolakan masyarakat masih berlangsung dan belum ditemukan kesepahaman.
“Jika penolakan ini masif dan masih belum sepakat tentunya kami sudah meminta tidak ada aktivitas penambangan apa pun sampai clear and clean persoalan ini,” katanya.
Maryam menegaskan, kehadiran DPRD di Teluk Uber bukan untuk memenangkan kelompok yang mendukung maupun yang menolak pertambangan. Sebaliknya, DPRD ingin memastikan seluruh aspirasi masyarakat dihimpun dan menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan.
“Kami menghormati bagi yang pro. Saya juga menghormati bagi yang menolak. Hari ini kami hadir ingin memberi gambaran bahwa kita jangan ribut. Pro dan kontra itu biasa,” ujarnya.
Ia pun meminta kedua kelompok menyampaikan argumentasi berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh aspirasi, baik dari masyarakat yang mendukung maupun menolak, akan dibawa DPRD Babel sebagai bahan kajian dan dasar mengusulkan evaluasi kepada pemerintah pusat.
“Kami tugasnya membawa aspirasi. Dua data ini tentu akan dibawa bersamaan untuk dijadikan kajian dan penilaian,” tuturnya.
Be the first to comment