PALEMBANG, KBRINA – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menjadi torehan kesebelas kali secara berturut-turut, menegaskan konsistensi Sumsel dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.
Gubernur Sumsel Herman Deru Saat Menyampaikan LPJ
Pengumuman prestasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna XIV DPRD Sumsel di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (4/6/2025).
Agenda utama rapat ialah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, yang turut dihadiri unsur Forkopimda Sumsel, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran eksekutif Pemprov Sumsel.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas keberhasilan ini.
“Alhamdulillah, opini WTP ke-11 ini adalah buah dari kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan legislatif. Ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan kita,” tegasnya.
Deru menegaskan, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam mendukung program strategis pembangunan daerah, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia unggul, dan pelayanan publik berkualitas.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan sesuai rekomendasi BPK,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Pemprov Sumsel.
Usai lakukan Paripurna DPRD Sumsel lakukan foto bersama
“Sebelas kali WTP berturut-turut adalah prestasi luar biasa. Ini menjadi benchmark bagi daerah lain dalam penerapan prinsip akuntabilitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan meliputi evaluasi kepatuhan terhadap regulasi, analisis efektivitas penyerapan anggaran, serta verifikasi dokumen keuangan.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif.
“Ini membuktikan sinergi kita membuahkan hasil konkret untuk rakyat Sumsel,” ujarnya.
Suasana sidang Paripurna DPRD Sumsel
Di sisi lain, Sekda Sumsel, Edward Candra, menegaskan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI demi mempertahankan prestasi tersebut di tahun berikutnya.
“Kami akan memperkuat sistem pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan keuangan,” paparnya.
Dengan semangat “Sumsel Maju untuk Semua,” capaian WTP ke-11 ini semakin mengukuhkan Sumsel sebagai provinsi percontohan dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berintegritas.
Prestasi ini menjadi pijakan kuat bagi pembangunan berkelanjutan menuju Sumatera Selatan yang maju, bersih, dan berdaya saing tinggi.
