Kbrina com, Pangkalpinang — Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk merealisasikan aspirasi masyarakat secara bertahap sesuai kemampuan anggaran saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pangkalbalam di Aula Kantor Camat Pangkalbalam, Senin (9/2/2026).
Kegiatan perencanaan pembangunan tahunan tersebut dihadiri sekitar 90 persen undangan, terdiri dari unsur pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, hingga perwakilan kelurahan.
Tingginya partisipasi dinilai Dessy sebagai cerminan keseriusan bersama dalam menentukan arah pembangunan wilayah.
Dalam sambutannya, ia mengakui Musrenbang kerap dipandang sekadar agenda formal karena tidak semua usulan dapat direalisasikan setiap tahun.
Namun menurutnya, forum ini justru menjadi ruang penting untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat sekaligus menyelaraskannya dengan kondisi fiskal daerah.
“Di sinilah kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran. Apa yang benar-benar dibutuhkan akan kita wujudkan secara bertahap,” ujar Dessy.
Ia memaparkan, keterbatasan realisasi program tidak terlepas dari tekanan keuangan daerah. Pada tahun anggaran 2025, Pemkot Pangkalpinang menghadapi defisit yang diperparah pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga hampir Rp200 miliar.
Meski demikian, pemerintah kota disebutnya tidak tinggal diam. Selain mengoptimalkan APBD, Pemkot juga membuka peluang dukungan pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di kawasan Pangkalbalam serta bantuan pemerintah provinsi dan pusat.
Berdasarkan evaluasi Musrenbang sebelumnya, persoalan yang paling sering disuarakan warga masih berkutat pada infrastruktur dasar, seperti penerangan jalan umum, kondisi jalan dan jembatan, hingga drainase. Dessy menekankan agar setiap usulan benar-benar berangkat dari kebutuhan mendesak di lapangan.
“Kalau ada yang sifatnya urgent, misalnya lampu jalan kurang terang dan memicu kecelakaan, silakan sampaikan. Jika laporan ke OPD belum cepat ditindaklanjuti, boleh langsung ke kami. Saya pastikan setiap laporan akan saya cek dan ricek,” tegasnya.
Ia menambahkan, mekanisme pengaduan langsung bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan mempercepat perbaikan kinerja pelayanan publik.
Sementara itu, Camat Pangkalbalam, Purnamawan, melaporkan rangkaian Musrenbang telah dimulai sejak Januari 2026 melalui pra-Musrenbang dan Musrenbang tingkat kelurahan.
Seluruh hasil pembahasan kemudian dirumuskan dalam forum kecamatan sebagai bentuk pengakomodasian aspirasi masyarakat lintas sektor.
“Forum ini menjadi wadah penyelarasan kebutuhan masyarakat dengan rencana pembangunan daerah, baik di bidang fisik, kesehatan, pendidikan, maupun sektor lainnya,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Wakil Wali Kota, OPD terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta peserta Musrenbang yang hadir lengkap. Purnamawan berharap forum ini mampu melahirkan usulan prioritas yang realistis dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Musrenbang Kecamatan Pangkalbalam diharapkan menjadi pijakan strategis dalam penyusunan program pembangunan Kota Pangkalpinang ke depan—dengan menekankan sinergi, komunikasi dua arah, serta pengelolaan keterbatasan anggaran secara bijak. (T8S)
