Ratusan Warga Keranggan Besok Gelar Aksi Demo ke Polres Bangka Barat, Desak Buka Kembali Tambang Laut Keranggan

‎
‎
‎
‎Mentok,Kbrina.com — Penutupan tambang laut di perairan Keranggan Picu Gelombang Protes Warga. Bukan demo biasa, mereka menuntut keadilan dan Solusi Konkret.
‎
‎Ratusan warga Desa Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, membanjiri gudang milik Ajang, salah satu bos timah setempat, Selasa (20/05/2025) sore.
‎
‎Tujuan nya satu, agar tambang laut keranggan dapat dibuka kembali, namun konflik dilapangan sedikit mewarnai kegiatan penambangan di laut Keranggan.
‎
‎Pantauan wartawan dilapangan,warga Keranggan ini berencana kompak, bersatu dalam barisan panjang menuju Polres Bangka Barat.
‎
‎Bukan untuk berunjuk rasa dalam artian demo, melainkan untuk mencari kejelasan dan solusi terkait nasib tambang laut di Keranggan yang mendadak ditutup selama delapan hari terakhir.
‎
‎Kondisi ini telah memukul telak perekonomian warga dan para penambang, memicu kekhawatiran akan masa depan ribuan jiwa.
‎
‎Jeritan Hati dari Lapangan Penambang Terjepit Antara Harapan dan Keputusasaan.
‎
‎Alang, seorang pemuda yang menjadi corong aspirasi warga, dengan tegas menyatakan, kalau tambang laut itu bisa dibuka lagi! Dampaknya sangat besar untuk masyarakat, apalagi penambang.
‎
‎”Saat menarik ponton ke sini, biayanya tidak sedikit, lalu tiba-tiba ditutup. Ini jelas memukul perekonomian. Kompensasi dari aktivitas TI ini besar, pasar pun merasakan imbas positifnya. Kami baru satu jam di sini, tapi kami sudah dari pagi di pantai. Aspirasi kami tidak ditanggapi! Kami berharap, Bapak Polisi jangan hanya memandang dari sisi hukum, tapi juga dari asas keadilan, karena manfaatnya bagi hajat hidup orang banyak itu sangat besar,” kata Alang.
‎
‎Alang juga menepis isu pro dan kontra yang beredar di media.
‎
‎”Kalau pro dan kontra itu hanya isu. Kemarin, saat kami berkumpul di Balai, itu sebenarnya untuk memilih penimbangan saja. Selama ini ada dua penimbangan, agar tidak terjadi gesekan, maka dipilih satu,” jelasnya.
‎
‎Senada dengan Alang, Awi, seorang penambang asal Tempilang, merasakan dampak langsung penutupan ini.
‎
‎”Kami ini sebenarnya hanya ingin balik modal saja. Kalau bisa dibuka lagi sampai habis musim. Minta tolong supaya ada ongkos balik saja, karena anak buah yang bekerja ini harus dibiayai semua, ada yang dari Toboali, ada yang dari Permis,” ktanya.
‎
‎”Bagaimana mau dipindahkan ponton itu? Modalnya saja sudah habis, dari mana uangnya? Belum lagi anak buah yang setiap hari harus kami biayai dari makan, tempat tinggal, dan sebagainya,” keluh Bang Awi dengan nada putus asa.
‎
‎Bu Ratna, penambang dari Keranggan, juga tak kuasa menahan kekesalannya. Ia ingin agar ada dukungan dari pemerintah setempat, juga aparat Kepolisian.
‎
‎ “Kalau masyarakat tidak pernah menghentikan kami, Pak, karena setiap mereka datang ke ponton kami, mereka minta, kami kasih. Pemerintah mengapa menghalangi kami? Kami ini, anak cucu kami ini. Kami besarkan dulu biar bisa menggantikan mereka kelak jadi berdinas macam mereka. Kami menggali di situlah menyejahterakan anak-anak kami ini. Kasihan kami, Pak, bukan apa. Kami ini mungkin bisa ditanya sama yang lain itu. Ada yang tidak punya motor. Untung-untung tidak digadai istrinya,” ujarnya dengan nada geram.
‎
‎”Selama di situ, parkiran jangkar hilang, saya lapor di Polres, mana mesin hilang. Aduh, saya kesal. Jadi apa kami ini? Saya kubilang hanya istri ini yang belum digadai suami untuk modal. Dengar? Jangkar hilang Rp600.000 lenyap. Sudah jadi apalah, nyari kulit, tanya nanti orang ini. Jadi derita kami itu tidak cukup lah, Pak, derita kami ini. Kami nyari makan, anak-anak kami mau sekolah, mau makan,” sambungnya.
‎
‎Sementara respon Ajang yang selama ini menjadi koordinator penambangan warga setempat tidak bisa berbuat banyak, dirinya mengatakan bukanlah penentu kebijakan, semua kembali ke Aparat Penegak Hukum.
‎
‎”Ini bentuk reaksi. Ya kan? Ya, ke mana intinya, yang bisa kasih jawaban cuma Polres. Kalau polisi kayak gini, percuma. Mereka tidak bisa kasih jawaban. Sekarang itu kan perlu siapa yang bisa memberi jawaban ke mereka? Pimpinan. Pimpinan kan? Biar warga itu juga puas kan? Kapolri mau menyuruh tutup itu kan juga punya alasan. Benar kan?,”
‎
‎Menanggapi isu demo yang digoreng oleh media lain, Ajang menjelaskan perbedaan aksinya, bahwa protes warga bukan minta tambang ditutup, tapi minta dibuka kembali, hanya saja sebagian media dipelintir isunya
‎
‎”Demo kali ini pun berbeda. Bukan minta tutup, biasanya kan minta tutup. Nah, malah minta buka. Ini minta dibuka, itu ada apa? Kan ada media bilang masyarakat yang kontra apa segala macam? Nah, inilah untuk membuktikan biar ada solusi, ada jalan keluarnya. Kalau masyarakat, 95% murni mau buka. Mungkin yang bapak-bapak ini tahu lah kondisi kita ini,” jelas Ajang.
‎
‎Warga Berharap Kejelasan dari Kasat Intel dan Siap Lanjutkan Perjuangan
‎Sebelum sempat berangkat menuju kantor Polres Bangka Barat, di tengah kerumunan yang semakin memadati gudang Ajang, terlihat dari jauh Kasat Intel Polres Bangka Barat  Iptu Ahmad Mukhlis, tiba.
‎
‎Tanpa menunggu lama, perwakilan warga langsung berbondong-bondong mendekat untuk meminta penjelasan langsung dari beliau. Ketegangan menyelimuti suasana, dengan harapan besar akan ada titik terang dari permasalahan ini.
‎
‎Iptu Ahmad Mukhlis juga sempat menyampaikan pandangannya sebelumnya, bahwa solusi legalitas dapat ditempuh melalui kebijakan Bupati.
‎
‎”Masalah situasi ini kan bahaya, sangat berat bagi kita. Kan bahaya ibu-ibu itu ke tengah laut. Ya, harapan kita tidak ada apa-apa ya. Selama ini, alhamdulillah, tidak ada apa-apa ya. Karena kan kita juga di samping melakukan penegakan hukum, juga memberikan asas kemanusiaan. Jadi, kondisi seperti itu yang makanya situasinya kami masuki dengan wibawa untuk penegakan hukum karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
‎
‎Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terencana dengan Bupati selaku orang nomor satu di wilayah Bangka Barat.
‎
‎”Bicarakan kalau saran saya, tapi kan beliau belum tentu ada di tempat. Kalau memang mau menyampaikan aspirasi, kita kan dikasih hak undang-undang. Tolong direncanakan agar nanti kalian siap untuk datang menemui Bupati, tapi Bupatinya tidak siap, kalian marah pula. Nah, lebih bagus direncanakan. Dilapor dulu. Dilapor dulu, perwakilan atau dibuat bentuk-bentuk semacam surat ingin menemui Bupati, ingin menyampaikan aspirasi,” pungkasnya. (BE/KBRINA)
‎
‎