MENTOK,KBRINA.COM – Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Daerah Pemilihan Mentok, Deddi Wijaya, menegaskan bahwa pemerintah harus hadir secara nyata dalam mengatasi persoalan kenaikan harga pupuk yang semakin membebani para petani. Menurutnya, sektor pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan daerah yang tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan biaya operasional tanpa kepedulian Pemerintah baik pusat maupun daerah.
Deddi Wijaya mengatakan bahwa saat ini semua petani mengeluhkan tingginya biaya usaha tani, terutama dampak dari harga pupuk yang terus melambung. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan produktivitas pertanian dan semangat para petani yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani.
“Petani hari ini menghadapi tantangan yang sangat berat. Ketika harga pupuk naik, sementara harga hasil panen tidak stabil bahkan ada penurunan harga, maka yang paling merasakan dampaknya adalah petani kecil. Negara dan pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam melihat kondisi ini,” tegas Deddi Wijaya.
Ia meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan di lapangan. Selain itu, pemerintah harus memastikan stok pupuk tersedia hingga ke tingkat desa sehingga petani tidak terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal.
Deddi menilai bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk yang besar dan melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani, pengawasan distribusi dan akses di lapangan tetap menjadi faktor penentu keberhasilan program tersebut. Pemerintah juga telah menetapkan anggaran subsidi pupuk tahun 2026 sebesar sekitar Rp46,87 triliun untuk mendukung produktivitas petani dan ketahanan pangan nasional.
“Kebijakan yang baik harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani. Jangan sampai anggaran besar sudah disiapkan, tetapi petani masih kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam tiba,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deddi Wijaya mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk melakukan pendataan kebutuhan pupuk secara akurat, memperkuat koordinasi dengan kelompok tani, serta membuka kanal pengaduan yang mudah diakses apabila ditemukan praktik penjualan pupuk di atas harga yang telah ditetapkan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari hasil panen, tetapi juga dari kemampuan pemerintah melindungi petani dari berbagai tekanan biaya produksi.
“Petani adalah pahlawan pangan. Jika mereka terus dibebani kenaikan biaya produksi, maka ketahanan pangan daerah juga akan terancam. Karena itu saya meminta pemerintah lebih serius mengawal stabilitas harga dan ketersediaan pupuk demi kesejahteraan petani Bangka Barat,” tutup Deddi Wijaya.
