KBRINA.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyoroti lemahnya koordinasi serta belum optimalnya standar kualitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Persoalan ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG yang digelar di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, yang menyampaikan arahan Wali Kota, menegaskan bahwa program MBG sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai fondasi penguatan sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, dalam beberapa bulan pelaksanaan, berbagai kendala masih ditemukan, mencerminkan belum terbangunnya koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan.
“Seharusnya kita duduk bersama dalam forum diskusi dan meja rapat untuk menyelesaikan persoalan. Jangan sampai program ini berjalan tanpa arah koordinasi yang jelas,” tegasnya.
Dessy mengungkapkan, masih terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar, baik dari sisi kualitas rasa, kemasan (packaging), maupun kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain itu, ditemukan pula pelaku usaha yang belum mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta belum optimal dalam pengelolaan limbah, baik limbah cair maupun sampah.
Ia menekankan bahwa pengelolaan limbah harus menjadi perhatian serius agar pelaksanaan MBG tidak memunculkan persoalan lingkungan baru.
Di sisi lain, kualitas makanan juga harus dijaga ketat guna menghindari risiko kesehatan, termasuk potensi keracunan.
“Pemkot tidak mencampuri urusan dapur, tetapi kami bertugas memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Data supplier harus lengkap dan dilaporkan ke Satgas MBG sebagai langkah antisipasi,” ujarnya.
Meski demikian, Dessy mengapresiasi langkah cepat tim di lapangan dalam melakukan monitoring dan penanganan terhadap berbagai temuan.
Ia berharap ke depan koordinasi lintas sektor semakin diperkuat agar program ini berjalan optimal dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Regional SPPG Bangka Belitung, Nyayu Rahmadini, memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan MBG.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 19 SPPG yang telah operasional, dengan 18 unit aktif dan satu unit masih dalam tahap persiapan. Secara keseluruhan, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 38 unit setelah seluruhnya siap beroperasi.
Dari 18 SPPG aktif, program MBG telah menjangkau 43.388 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, tenaga pendidik, dan non-pendidik.
Selain itu, setiap unit SPPG turut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, dengan rata-rata 50 orang per unit, mencakup relawan, ahli gizi, akuntan, hingga kepala operasional.
Dini menegaskan bahwa seluruh SPPG wajib memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk memiliki SLHS dan sertifikat halal. Pemeriksaan dilakukan sejak awal operasional oleh Dinas Kesehatan, disertai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) secara rutin setiap bulan.
“Standar ini menjadi syarat utama sebelum operasional. Setiap SPPG yang berjalan telah melalui proses verifikasi, dan pengawasan terus dilakukan secara berkala,” jelasnya.
Terkait data pemasok bahan baku, ia memastikan seluruh data telah terintegrasi dalam sistem pusat guna mendukung transparansi dan pengawasan.
Meski demikian, Dini mengakui masih terdapat kendala teknis di lapangan yang menjadi bagian dari evaluasi. Beberapa SPPG sempat dinonaktifkan sementara akibat temuan terkait kualitas makanan dan kebersihan.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah produk olahan UMKM berupa pempek yang ditemukan mengandung ulat. Selain itu, persoalan pengelolaan sisa makanan juga masih memerlukan penanganan lebih lanjut.
“Kami telah melakukan penelusuran, evaluasi menyeluruh, serta pembersihan dan perbaikan sistem produksi. Penjamah makanan juga diberikan pelatihan ulang untuk memastikan standar higienitas tetap terjaga,” ungkapnya.
Saat ini, dua SPPG masih dalam status nonaktif sementara dan dua lainnya dalam tahap perbaikan. Pihaknya menargetkan seluruh unit tersebut dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat, dengan sebagian dijadwalkan aktif kembali pada pekan depan setelah memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan.
“Semua nonaktif sementara, kemungkinan minggu depan sudah aktif kembali,” pungkasnya.
