KBRINA.COM, BELITUNG TIMUR — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melontarkan teguran keras kepada kadernya yang duduk di DPR RI. Salah satu yang disentil langsung adalah Bambang Pati Jaya (BPJ), Ketua Komisi XII DPR RI.
Dalam pidatonya, Bahlil menyoroti sikap kader Golkar di parlemen yang dinilai kurang kritis dan tidak menunjukkan semangat menghadapi tantangan politik ke depan.
Bahlil bahkan menyebut kondisi tersebut dengan istilah “lombo-lombo loyo”, sebuah sindiran terhadap kader yang dinilai kurang bersemangat dalam menjalankan tugas politiknya.
Sorotan Bahlil kemudian diarahkan secara khusus kepada Bambang Pati Jaya.
“Mana Bambang Pati Jaya? Bambang, kau itu ketua komisi. Jangan wakil ketua komisi yang ngatur kau, kayak gitu loh. Dikasih jabatan, dikasih tongkat komando, tapi setengah diambil orang. Macam mana? Ya Bambang, ya. Ini masih bisa dipertimbangkan kalau begini ini,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut menjadi bagian paling tajam dalam pidato Bahlil karena menyentuh langsung posisi Bambang sebagai Ketua Komisi XII DPR RI.
Bahlil tidak hanya mempertanyakan semangat kadernya, tetapi juga menyinggung soal kendali dan kepemimpinan di komisi yang dipimpin BPJ.
Ungkapan “dikasih tongkat komando, tapi setengah diambil orang” mengandung pesan politik bahwa seorang kader yang telah diberikan jabatan strategis harus mampu menjalankan kewenangan dan kepemimpinannya secara penuh.
Bahlil juga menegaskan bahwa posisi strategis di parlemen bukan sekadar jabatan administratif. Ada tanggung jawab politik yang melekat dan harus dijalankan dengan keberanian.
Teguran tersebut menjadi menarik di tengah sorotan terhadap persoalan pertambangan di Belitung Timur.
Sebelumnya, tokoh masyarakat Belitung Timur Rudi Ariyadi alias Rudi Mudong mengkritik keterlambatan perhatian terhadap persoalan pertimahan yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
Rudi bahkan menyebut kedatangan BPJ ke Belitung Timur setelah pecahnya kerusuhan pertambangan sebagai “pahlawan kesiangan.”
Dengan munculnya pernyataan Bahlil, sorotan terhadap BPJ datang dari dua arah berbeda: dari masyarakat daerah yang mempertanyakan respons terhadap persoalan pertambangan, dan dari internal partai yang mempertanyakan ketegasan kader dalam menjalankan jabatan strategis.
Pada akhirnya, inti teguran Bahlil bukan sekadar soal hadir atau tidak hadir.
Bahlil sedang mempertanyakan kepemimpinan.
Sebab, ketika seorang kader sudah diberi “tongkat komando”, yang dituntut bukan sekadar memegangnya.
Tetapi menggunakannya.
