Kbrina.com, Pangkalpinang — Seratus hari pertama kepemimpinan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, bukan sekadar deret waktu administratif.
Ia menjadi potret awal tentang bagaimana arah pemerintahan kota ini dibawa: bergerak cepat, hadir di tengah persoalan, dan berupaya menjahit ulang harapan warga Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pelantikan pasangan ini, 15 Oktober 2025 lalu, di Gedung Tudung Saji Kantor Wali Kota Pangkalpinang, berlangsung dalam suasana hujan.
Sebuah kebetulan alam yang justru segera menjelma menjadi ujian pertama. Banjir melanda sejumlah wilayah kota. Tanpa banyak seremoni, Prof. Udin—sapaan akrab Wali Kota—bersama Cece Dessy langsung turun ke lapangan.
Wilayah terdampak dipetakan. Penanganan darurat dilakukan lintas sektor. Aparatur pemerintah, TNI-Polri, hingga relawan bahu-membahu memastikan luapan air terkendali dan warga merasa tidak sendiri menghadapi musibah.
Bantuan logistik disalurkan, kebutuhan dasar dipenuhi, dan komunikasi dengan berbagai pihak dibuka selebar-lebarnya untuk menghadirkan kepedulian kolektif.
Bagi pasangan ini, banjir bukan sekadar peristiwa musiman, melainkan alarm keras atas persoalan lingkungan yang menuntut perubahan pola kerja.
Menggerakkan Gotong Royong
Memasuki 100 hari kepemimpinan, tepat 25 Januari 2026, ritme kerja itu tak mengendur. Penanganan banjir ditempatkan sebagai agenda prioritas, dimulai dari langkah paling mendasar: menjaga lingkungan bersama.
Gerakan gotong royong digalakkan. Tidak hanya melibatkan perangkat daerah, tetapi juga menjangkau hingga tingkat RT/RW, kelurahan, dan kecamatan.
Setiap Jumat pagi, aksi bersih-bersih di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dijadikan rutinitas. Pemerintah, dalam hal ini, ingin menjadi contoh sebelum meminta masyarakat bergerak.
Gerakan tersebut kemudian tumbuh secara organik di tengah warga. Salah satunya melalui inisiatif bertajuk “KOLAK BEKO” (Kolaborasi Akbar Bersih Kota)—sebuah nama yang lahir dari masyarakat, sekaligus menandai tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya lingkungan bersih.
Menjemput Dukungan ke Pemerintah Pusat
Upaya di tingkat lokal dibarengi dengan langkah strategis ke pusat. Prof. Udin membangun komunikasi intensif dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Di sana, ia memaparkan kebutuhan infrastruktur pengendalian banjir yang dinilai mendesak bagi Pangkalpinang.
“Kota Pangkalpinang sangat membutuhkan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat. Kami berharap usulan ini menjadi bahan pertimbangan serius dan dapat diaplikasikan secara nyata di daerah,” ujar Prof. Udin.
Harapan itu diarahkan agar kebutuhan Pangkalpinang mendapat ruang dalam pembahasan APBN 2026, khususnya terkait peningkatan infrastruktur drainase dan pengendalian banjir.
Sampah, Teknologi, dan Nilai Ekonomi
Selain persoalan banjir, perhatian pemerintah kota juga tertuju pada masalah sampah. Volume sampah Pangkalpinang yang mencapai sekitar 100 ton per hari menuntut pendekatan baru—tidak semata mengangkut, tetapi mengolah.
Langkah konkret ditunjukkan dengan dioperasikannya kembali TPS3R Kawa Begawe di Kelurahan Selindung, Jumat (23/1/2026). Fasilitas yang sempat terbengkalai ini kini difungsikan sebagai pusat pengolahan sampah berbasis teknologi 3R: reduce, reuse, recycle.
“Kita operasikan ini secara optimal. Reduce mengurangi, reuse memanfaatkan kembali, recycle mendaur ulang,” kata Prof. Udin.
Untuk sampah organik, Pemkot menggandeng Forum Masyarakat Peduli Sampah (Formap) yang telah enam tahun berpengalaman. Sampah organik diolah menjadi kompos, membuka peluang ekonomi sekaligus mengurangi beban residu.
“Formap ini sudah cukup berpengalaman. Kita akan lakukan MoU dan PKS,” jelasnya.
Pemkot juga mengajukan bantuan mesin pengolahan sampah untuk memperkuat sistem tersebut. Prof. Udin optimistis, jika TPS3R berkapasitas 10 ton per hari ini diperbanyak hingga 10 unit, persoalan sampah Pangkalpinang dapat dituntaskan.
“Kalau kita punya 10 TPS3R seperti ini, berarti 100 ton sampah per hari bisa tertangani,” ujarnya.
Selain Selindung, dua TPS3R lain di Genas dan Semabung juga akan dioperasikan meski berkapasitas lebih kecil. Seluruhnya diharapkan mampu menekan volume sampah yang berakhir sebagai residu.
Awal dari Jalan Panjang
Seratus hari tentu belum cukup untuk menuntaskan seluruh persoalan kota. Namun, dari gerakan gotong royong, lobi ke pemerintah pusat, hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah, arah kebijakan mulai terbaca: Pangkalpinang didorong menjadi kota yang lebih tangguh, bersih, dan berdaya.
Catatan 100 hari ini bukan klaim keberhasilan akhir, melainkan penanda bahwa roda perubahan telah mulai berputar—dan masyarakat kini menunggu konsistensi di hari-hari berikutnya.
(T8S)
