KBRINA.COM, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak cepat mengawal persoalan terganggunya distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada masyarakat Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, khususnya nelayan dan warga Desa Tanjung Rusa.
Upaya itu diwujudkan melalui pertemuan koordinasi antara Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta bersama jajaran Komisi III DPRD Babel dengan pihak Pertamina, Selasa (2/6/2026), guna mencari jalan keluar atas terhentinya penyaluran BBM pascapenutupan SPBU khusus nelayan yang kini tengah menjalani proses hukum.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Pertamina, yakni Wicak, Rafi, dan Raka. Sementara dari DPRD Babel hadir anggota Komisi III Taufik Rizani, Imelda, Dr. Zaril, serta Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta.
Dalam forum itu, DPRD menegaskan bahwa persoalan hukum yang sedang berjalan tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Distribusi BBM, terutama bagi nelayan dan pelaku usaha lokal, harus segera dipulihkan melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan.
Terhambatnya distribusi terjadi setelah SPBU khusus nelayan di Desa Tanjung Rusa dihentikan operasinya karena masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan penyaluran solar bersubsidi.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pertamina menyatakan siap kembali menyalurkan BBM kepada masyarakat. Namun, realisasi penyaluran masih menunggu terbitnya surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Belitung sebagai dasar pengalihan titik distribusi sementara.
Untuk mempercepat proses tersebut, rapat langsung diikuti komunikasi dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, Ade Winarco.
Dalam kesempatan itu, Ade menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan agar penyaluran BBM dapat kembali dilakukan.
Langkah cepat lintas instansi tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Babel karena dinilai menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang telah beberapa waktu mengalami kesulitan memperoleh BBM.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, mengatakan hasil koordinasi itu membawa angin segar bagi warga Membalong yang selama ini terdampak terhentinya distribusi BBM.
“Alhamdulillah, hasil pertemuan hari ini menghasilkan kesepahaman bahwa kebutuhan BBM masyarakat Membalong yang sempat terhambat akibat penyalur yang sedang dalam proses pemeriksaan dapat segera ditangani. Kami berharap masyarakat dapat bersabar beberapa waktu sampai proses penyaluran kembali benar-benar terealisasi,” ujar Edi.
Menurutnya, DPRD akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga distribusi BBM kembali berjalan normal. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sekaligus mempercepat penyelesaian administrasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak semakin lama terganggu.
Dengan adanya komitmen bersama antara DPRD Babel, Pertamina, dan Pemerintah Kabupaten Belitung, diharapkan pasokan BBM bagi masyarakat Membalong segera kembali normal sehingga aktivitas nelayan, pelaku usaha, dan roda perekonomian masyarakat dapat pulih seperti sediakala.
