KBRINA.COM, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menerima kunjungan kerja Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, di Terminal VIP Bandara Depati Amir, Pangkalpinang, Rabu (16/4/2026).
Pertemuan ini menyoroti isu strategis terkait pemerataan akses serta peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari penguatan kebijakan pendidikan nasional.
Hidayat menilai audiensi tersebut memiliki arti penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah. Menurutnya, pertemuan ini tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menyampaikan kondisi riil pendidikan di Bangka Belitung, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi.
“Kami mengapresiasi kunjungan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan pendidikan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah,” ujarnya.
Ia berharap kunjungan kerja Komisi X DPR RI dapat menjaring aspirasi daerah secara komprehensif, terutama terkait pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Masukan dari daerah, kata dia, menjadi elemen penting agar kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran.
Sementara itu, Hetifah Sjaifudian menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menyerap berbagai masukan dari daerah, khususnya di sektor pendidikan. Diskusi dengan pemerintah daerah dinilai menjadi langkah awal untuk memahami kondisi nyata di lapangan.
“Hari ini kami berkunjung ke Babel untuk mendapatkan masukan, khususnya di bidang pendidikan. Diskusi ini akan dilanjutkan dengan stakeholder terkait guna menggali kondisi pendidikan secara lebih komprehensif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Komisi X DPR RI saat ini tengah melakukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, berbagai persoalan daerah menjadi bahan penting dalam proses penyusunan kebijakan ke depan.
Sejumlah isu strategis yang mengemuka dalam pertemuan tersebut antara lain kekurangan tenaga pendidik serta kebutuhan pembangunan sekolah baru, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Kondisi ini dinilai masih menjadi kendala dalam pemerataan layanan pendidikan di sejumlah wilayah.
“Masih ada daerah yang belum terlayani pendidikan menengahnya. Ini menjadi catatan penting bagi kami agar ke depan kebijakan yang dihasilkan lebih menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menerima audiensi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Babel, Deddy Yudistira, bersama perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pengawasan serta percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Dalam audiensi itu, sejumlah agenda strategis turut dibahas, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, pengawasan keuangan, hingga optimalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hidayat menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan.
Menurutnya, peran BPKP menjadi krusial dalam memastikan seluruh program berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*/red)
