KBRINA.COM, JAKARTA – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, bergerak cepat memperkuat penataan sektor pertambangan rakyat melalui audiensi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Pertemuan tersebut tidak sekadar membahas aspek regulasi, tetapi juga merumuskan skema teknis tata kelola tambang rakyat yang lebih modern, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Langkah ini menjadi penting di tengah belum adanya pengaturan spesifik dari pemerintah pusat terkait tata kelola pertambangan rakyat.
Dalam forum tersebut, Hidayat menegaskan bahwa salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Babel adalah sinkronisasi data wilayah tambang. Saat ini tercatat 36 blok eksisting dengan luas mencapai 2.357 hektare yang tersebar di berbagai wilayah di Bangka Belitung.
Selain itu, Pemprov Babel juga mengajukan usulan wilayah pertambangan baru seluas 14.875 hektare kepada pemerintah pusat. Upaya ini dimaksudkan untuk memperluas akses legal bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara sah dan terstruktur.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Percepatan usulan wilayah pertambangan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, pusat, akademisi, hingga BUMN. Tujuannya satu, yakni tambang yang tertata, masyarakat sejahtera, dan lingkungan tetap terjaga,” ujar Hidayat.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertambangan. Menurutnya, langkah ini menjadi solusi atas belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat.
“Raperda ini menjadi pijakan konkret bagi daerah untuk mengisi kekosongan regulasi teknis. Kita ingin masyarakat memiliki kepastian hukum dalam mengelola tambang, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam bekerja,” tegasnya.
Hidayat optimistis, dengan percepatan penyusunan dokumen teknis dan penguatan regulasi, pertambangan rakyat di Bangka Belitung dapat bertransformasi. Dari yang selama ini kerap dipandang sebagai persoalan lingkungan, menjadi sektor strategis yang menopang kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Kunjungan kerja tersebut turut didampingi Ketua DPRD Babel, Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Bakuda, Kepala ESDM, serta jajaran tim teknis terkait.
