Banyuasin – Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Banyuasin mengambil langkah progresif dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kuala Puntian.
Program pemberdayaan yang menyasar masyarakat Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, ini dihelat melalui koordinasi pengembangan akses Reforma Agraria pada Rabu, 4 November 2026.
Kegiatan strategis tersebut menghadirkan narasumber kompeten dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin. Para peserta mendapat pembekalan komprehensif seputar legalitas produk, mulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, hingga standar pelabelan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Materi esensial ini dibekalkan agar pelaku UMKM memahami aspek legalitas dan standar mutu sebelum memperluas jangkauan pasar.
Tidak hanya berfokus pada legalitas usaha, Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin turut memberikan pelatihan teknis pengolahan bahan pangan berbasis hasil perikanan. Inisiatif ini dirancang untuk memantik kreativitas masyarakat dalam mengolah potensi perikanan lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi dengan daya saing pasar yang lebih luas.
Pelaksanaan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Syarif Hidayat, S.ST., M.Si. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya integrasi antara kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Reforma Agraria tidak hanya memberikan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga harus membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Syarif.
Melalui pengembangan akses Reforma Agraria, GTRA Kabupaten Banyuasin berkomitmen memotivasi masyarakat agar mampu mendayagunakan potensi ekonomi lokal secara produktif. Program ini sekaligus membuka lebar peluang pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, serta penguatan kapasitas UMKM secara berkelanjutan.
“Masyarakat perlu memahami bahwa Reforma Agraria tidak berhenti pada pembagian atau legalisasi tanah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, kebijakan ini juga berorientasi pada pemberdayaan ekonomi melalui fasilitasi akses permodalan, pendampingan intensif, peningkatan keterampilan, hingga perluasan pangsa pasar. Melalui pendekatan holistik ini, masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan aset tanah dan potensi daerah sebagai pilar kesejahteraan hidup yang berkelanjutan.
“GTRA Kabupaten Banyuasin terus mendorong sinergi lintas sektor untuk memperluas manfaat Reforma Agraria bagi masyarakat,” pungkas Syarif Hidayat.
