KBRINA.COM, JAKARTA — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026, tensi kewaspadaan aparat keamanan meningkat di tengah kekhawatiran potensi gangguan ketertiban.
Namun, di saat sebagian elemen buruh bersiap menyuarakan aspirasi, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) justru mengambil sikap tegas: menarik barisan pelaku PKL dan UMKM dari pusaran aksi demonstrasi.
Ketua Umum APKLI-P, Ali Mahsun Atmo, menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jaringan pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di Indonesia untuk tetap beraktivitas seperti biasa.
“PKL dan UMKM tidak ikut-ikut demonstrasi. Fokus berjualan, mencari rezeki halal untuk keluarga dan pendidikan anak-anak,” tegas Ali Mahsun dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat kecil saat ini tidak dalam posisi kuat untuk menghadapi gejolak tambahan. Kenaikan harga bahan baku seperti plastik, minyak goreng, hingga biaya logistik dinilai telah menekan ruang gerak pelaku usaha mikro.
Situasi ini, kata dia, diperburuk oleh dinamika geopolitik global yang belum stabil.
Ali Mahsun juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan momentum May Day untuk menciptakan instabilitas.
Ia menyinggung adanya potensi provokasi yang bisa memicu kekacauan.
“Jangan sampai ada yang memancing di air keruh. Kondisi chaos hanya akan menambah beban rakyat kecil,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyampaikan keyakinannya bahwa peringatan May Day tahun ini akan berlangsung kondusif.
Selain karena kesiapan aparat keamanan, faktor politik nasional pasca perombakan kabinet (reshuffle) jilid V turut menjadi penopang stabilitas.
Ia menyoroti masuknya dua figur strategis dalam pemerintahan, yakni Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) dan Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Keduanya dinilai memiliki pengalaman serta jejaring kuat dalam meredam potensi gejolak sosial.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut terus mendorong pendekatan dialogis dengan berbagai elemen, termasuk kelompok oposisi, guna menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan ekonomi global.
Meski demikian, sikap APKLI-P yang memilih menjauh dari aksi jalanan berpotensi menuai beragam respons. Di satu sisi, langkah ini mencerminkan kehati-hatian pelaku usaha kecil dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
Namun di sisi lain, absennya suara sektor informal dalam momentum May Day bisa menjadi catatan tersendiri dalam peta gerakan buruh tahun ini.
Dengan situasi yang dinamis, May Day 2026 menjadi ujian bagi semua pihak: antara menjaga stabilitas dan tetap membuka ruang ekspresi aspirasi publik secara damai dan demokratis.
