JAKARTA – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengenai percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Salah satu program prioritas yang kini didorong adalah pembangunan Sekolah Rakyat, sebagai wahana pendidikan inklusif berbasis pemberdayaan masyarakat.
Pada Jumat, 12 September 2025, jajaran Pemkot yang dipimpin Sekretaris Daerah bersama kepala OPD terkait — Dinas Sosial, PUPR, Pendidikan, dan Bakeuda — melakukan audiensi ke Kementerian Sosial RI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Pemkot menyerahkan proposal resmi pembangunan Sekolah Rakyat, yang diterima oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur di Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.
Sekda Kota Pangkalpinang menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan delapan hektare di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, sebagai lokasi yang sesuai dengan desain ideal yang ditetapkan Kementerian PUPR. Ia optimistis pembangunan dapat dimulai pada rentang tahun 2026–2027, setelah seluruh proses peninjauan dan sinkronisasi selesai.
Kepala Dinas Sosial menambahkan, Sekolah Rakyat nantinya akan memberikan layanan pendidikan bagi jenjang setara SD, SMP, hingga SMA, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk mereka yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah — khususnya kelompok masyarakat di Desil I dan II.
Dari pihak Kementerian Sosial, Alif Kamal, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur, menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan dan keseriusan Pemkot Pangkalpinang. Ia menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan agenda nasional yang akan dikembangkan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota sebagai upaya memutus rantai kemiskinan dan menciptakan generasi masa depan yang lebih berdaya.
Alif menyebut hasil audiensi akan dilaporkan kepada Menteri Sosial serta diteruskan kepada Kementerian PUPR untuk tahapan survei lapangan. “Semoga Sekolah Rakyat dapat menjadi peluang baru bagi keluarga prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis,” ujarnya.
