KBRINA.COM, PANGKALPINANG — Ratusan pokok pikiran (pokir) hasil reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam dua tahun terakhir belum sepenuhnya terakomodasi. Persoalan ini menjadi perhatian serius dalam pertemuan antara Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Babel Fery Afriyanto, Senin (6/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar tetap masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun di sisi lain, realisasi ratusan usulan tersebut dihadapkan pada keterbatasan fiskal daerah.
Didit mengungkapkan, dari sekitar 600 pokir yang dihimpun dari 45 anggota DPRD, seluruhnya pada prinsipnya akan diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi Babel. Meski demikian, implementasinya tidak bisa dilakukan sekaligus dan harus melalui proses penyaringan berbasis skala prioritas.
“Semua pokir itu merupakan hasil reses yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Pemprov berkomitmen mengakomodir, tetapi tentu harus dipilah sesuai prioritas karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Tahapan penentuan prioritas ini menjadi krusial menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan berlangsung pada 15 April 2026. Hasil dari forum tersebut akan menjadi dasar penyusunan program yang ditargetkan terealisasi pada APBD Tahun Anggaran 2027.
Sejumlah usulan yang masuk kategori prioritas, lanjut Didit, di antaranya perbaikan infrastruktur dasar seperti atap sekolah yang rusak serta renovasi rumah ibadah lintas agama. Menurutnya, langkah ini tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga bertujuan mengurangi beban anggaran pada organisasi perangkat daerah tertentu.
“Perbaikan atap sekolah misalnya, itu penting agar tidak terus membebani anggaran Dinas Pendidikan. Begitu juga rumah ibadah, supaya tidak lagi bergantung pada anggaran Dinas Sosial,” jelasnya.
Kendati demikian, DPRD menyadari bahwa tidak seluruh usulan dapat direalisasikan apabila kapasitas anggaran daerah tidak mencukupi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai krusial, terutama terkait pencairan sisa dana royalti yang hingga kini masih dinantikan.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi masyarakat. Tinggal bagaimana dukungan pendanaan, termasuk dari pusat, agar program-program ini bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Pj Sekda Babel Fery Afriyanto menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, efektivitas APBD 2027 sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan.
“Optimalisasi PAD menjadi kunci agar program-program prioritas bisa dijalankan sesuai perencanaan, tentu dengan tetap mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ke depan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan berperan sebagai koordinator dalam menyelaraskan seluruh program agar tetap sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan.
Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan setiap usulan prioritas benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
