KBRINA.COM, BELINYU – Pilkada Ulang Kabupaten Bangka 2025 kembali diwarnai gejolak internal. Kali ini sorotan tajam mengarah ke tubuh Partai Golkar. Sebuah rekaman suara yang beredar luas di aplikasi WhatsApp memperdengarkan suara Ramlan, SH – Ketua Golkar Kecamatan Belinyu sekaligus Anggota DPRD Bangka – yang diduga mengarahkan saksi partai di TPS untuk membelot dari Paslon usungan resmi Golkar–NasDem, Rato–Ramadian (Nomor Urut 5).
Instruksi mengejutkan itu bukan sekadar gosip. Dalam rekaman yang didapat redaksi, Ramlan dengan lugas memerintahkan Ketua Desa/Kelurahan Golkar agar mengalihkan dukungan ke Paslon Nomor Urut 1 (Ferry Insani–Syahbudin).
“Karena kita sudah dibohongi, maka kepalang sudah. Arahkan saksi di TPS ke Paslon 1. Saya bertanggung jawab,” tegas Ramlan dalam rekaman, Senin (25/8/2025) malam di sebuah kafe Belinyu.
Ramlan akhirnya buka suara ketika dikonfirmasi. Ia mengaku kecewa berat lantaran honor saksi yang nilainya sekitar Rp20 juta tak kunjung jelas hingga H-3 pencoblosan. Menurutnya, ia sudah berulang kali mengingatkan Cawabup Ramadian, namun tak pernah mendapat jawaban pasti.
“Saya tidak ada dana untuk nalang. Jumlahnya cukup besar, Rp20 juta. Daripada saya dituduh nilep, akhirnya saya cari pinjaman. Kebetulan ada keluarga Pak Dino (Syahbudin) yang mau bantu. Maka sekalian saksi diarahkan ke Paslon 1,” terang Ramlan.
Meski tindakannya dinilai bertolak belakang dengan instruksi partai, Ramlan berdalih itu hanya bentuk protes. Ia bahkan mengklaim tetap mencoblos paslon resmi partai di bilik suar
“Saya tidak berkhianat. Saya tetap loyal pada partai. Hanya saja, saya tidak bisa diam ketika saksi saya dipermainkan,” ujarnya.
Hingga Jumat (29/8/2025) sore, Ketua DPD Golkar Bangka, Firmansyah Levi, belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah Ramlan. Sikap bungkam elit partai ini justru memicu spekulasi liar di kalangan kader bahwa kasus ini bisa memicu gelombang perpecahan baru di internal Golkar Bangka.
Skandal ini diprediksi tak hanya mencoreng nama Golkar, tetapi juga menguji soliditas koalisi dengan NasDem. Jika isu ini tak segera diselesaikan, konsolidasi dukungan untuk Paslon Rato–Ramadian bisa terancam goyah, bahkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil akhir Pilkada Ulang Bangka 2025.
(red/**)
