Warga Terganggu, PB Sarma Diduga Beroperasi hingga Pukul 00.00 WIB, Siapa yang Mengawasi?

KBRINA.COM,PANGKALPINANG, — Aktivitas lapangan bulu tangkis PB Sarma yang berlokasi di Gang Duren Satu, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, menuai keluhan dari sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi. Sabtu (21/11/2026)

Lapangan bulu tangkis yang seharusnya menjadi fasilitas olahraga tersebut kini menjadi sorotan lantaran aktivitasnya diduga mengganggu kenyamanan dan waktu istirahat masyarakat di lingkungan permukiman.

Sejumlah warga mengaku resah dengan suara yang ditimbulkan dari aktivitas olahraga pada malam hari. Bahkan, menurut keterangan warga, kegiatan di lapangan tersebut masih berlangsung hingga sekitar pukul 00.00 WIB.

Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan karena di sekitar lokasi terdapat keluarga dengan anak-anak dan balita yang membutuhkan ketenangan untuk beristirahat pada malam hari.

Salah seorang warga yang tinggal di Jalan Duren 1 Nomor 94, RT 004/RW 002, mengungkapkan bahwa keluhan mengenai aktivitas lapangan tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada Ketua RT setempat, Maryana. Namun, warga mengaku belum melihat adanya tindak lanjut yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

“Sudah sering, Pak. Kami sudah melaporkan hal ini kepada pihak RT, Ibu Maryana, tetapi tidak ada tindak lanjut sama sekali,” ungkap salah seorang warga yang mengaku terdampak.

Menurut warga, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai keberadaan fasilitas olahraga, melainkan bagaimana aktivitas usaha atau kegiatan di dalamnya dapat berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat sekitar untuk mendapatkan ketenangan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Keluhan serupa disampaikan warga yang dekat dengan lapangan bulu tangkis Sarma berinisial Fras (36). Ia menilai keberadaan lapangan bulu tangkis tersebut belum memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

“Kami sebagai warga yang terdampak juga tidak setuju dengan kondisi seperti ini. Gedung ini berada di wilayah tempat tinggal kami. Kami bukan mendapatkan manfaat, tetapi justru merasakan dampak yang merugikan,” ungkap Fras dengan nada kesal.

Ia berharap pihak pengelola tidak hanya memikirkan keberlangsungan aktivitas di lapangan, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat yang setiap hari harus hidup berdampingan dengan fasilitas tersebut.

Warga lainnya berinisial FZ juga mengeluhkan aktivitas lapangan yang menurut keterangannya masih berlangsung hingga larut malam.

“Sudah keterlaluan. Masa tidak tahu waktu orang beristirahat? Sudah pukul 12 malam masih beroperasi. Ini sudah kelewatan,” ujarnya.

Keluhan tersebut menggambarkan adanya persoalan hubungan antara aktivitas fasilitas olahraga dan kebutuhan masyarakat akan lingkungan permukiman yang nyaman.

Warga mengaku selama ini telah berupaya menunjukkan toleransi terhadap keberadaan bangunan tersebut. Namun, mereka menilai toleransi itu seharusnya diimbangi dengan kepedulian pengelola terhadap dampak kegiatan yang ditimbulkan.

Legalitas dan Kesesuaian Peruntukan Bangunan Perlu Diperiksa

Selain mempersoalkan kebisingan dan jam operasional, warga juga meminta pemerintah daerah memeriksa legalitas bangunan serta kesesuaian kegiatan PB Sarma dengan peruntukan ruang di kawasan tersebut.

Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan bahwa operasional fasilitas olahraga itu telah memenuhi ketentuan perizinan, persyaratan bangunan gedung, serta ketentuan lingkungan yang berlaku.

Sejumlah aspek yang perlu diklarifikasi oleh instansi berwenang meliputi:

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Pemerintah daerah perlu memastikan apakah bangunan tersebut telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai fungsi dan peruntukannya. Jika bangunan telah berdiri dan beroperasi, kesesuaian antara fungsi bangunan yang disetujui dan kegiatan aktual juga perlu diperiksa.

2. Persetujuan lingkungan
Instansi terkait perlu menilai apakah kegiatan tersebut wajib memiliki dokumen atau persetujuan lingkungan tertentu sesuai skala usaha, karakteristik kegiatan, dan potensi dampaknya.

Dokumen lingkungan yang relevan dapat berupa SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL, bergantung pada ketentuan yang berlaku. Jenis dokumen yang diwajibkan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keluhan warga, tetapi harus merujuk pada klasifikasi kegiatan dan peraturan terkait.

3. Kesesuaian tata ruang dan zonasi
Pemerintah daerah perlu memeriksa apakah lokasi lapangan bulu tangkis tersebut sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan zonasi setempat. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan olahraga atau usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan peruntukan kawasan permukiman.

4. Jam operasional dan pengendalian kebisingan
Pengelola juga perlu dimintai penjelasan mengenai jam operasional yang diterapkan, upaya pengendalian kebisingan, serta langkah-langkah untuk mencegah gangguan terhadap warga sekitar.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, instansi berwenang dapat mengambil tindakan sesuai kewenangan dan prosedur hukum.

Warga turut mempertanyakan apakah proses pendirian dan operasional lapangan tersebut telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Mereka mengaku tidak pernah menandatangani persetujuan terkait gangguan yang kini dirasakan.

Namun, persoalan ini perlu diperiksa secara menyeluruh. Tidak adanya tanda tangan warga tidak serta-merta membuktikan bahwa suatu bangunan atau kegiatan tidak memiliki izin, karena persyaratan persetujuan masyarakat bergantung pada jenis perizinan dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, keluhan warga tetap menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan lapangan, mengevaluasi dampak kegiatan, dan memastikan bahwa hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman tidak diabaikan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, pemerintah harus menindaklanjutinya berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemkot Pangkalpinang Diminta Tidak Menutup Mata

Atas kondisi tersebut, warga meminta Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui perangkat daerah terkait untuk turun langsung memeriksa aktivitas PB Sarma.
Mereka berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan konflik antara pengelola dan masyarakat.

Warga juga mengharapkan adanya mediasi yang melibatkan pengelola, Ketua RT/RW, kelurahan, serta instansi terkait guna mencari penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

Menurut warga, kegiatan olahraga tetap dapat berjalan, tetapi harus disertai tanggung jawab untuk menghormati hak masyarakat sekitar. Pengaturan jam operasional, pemasangan peredam suara apabila diperlukan, serta pengendalian aktivitas malam hari dapat menjadi bagian dari solusi yang perlu dibahas.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menunggu persoalan membesar, tetapi segera melakukan verifikasi terhadap keluhan warga dan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

Sebab, di tengah kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas olahraga, hak warga untuk memperoleh ketenangan dan kenyamanan di rumah sendiri juga harus mendapatkan perlindungan.

Hingga berita ini disusun, Konfirmasi kepada pihak pengelola PB Sarma, Ketua RT Maryana, pihak Kelurahan Keramat, serta instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berwenang diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai jam operasional, legalitas bangunan, kesesuaian tata ruang, dan langkah penyelesaian atas keluhan warga.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pengelola PB Sarma maupun pihak-pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan sesuai dengan prinsip jurnalistik. (Red/adm)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*