KBRINA.COM|Palembang 09 Desember 2025. Lagi – lagi Perusahaan tambang batubara PT. BASIN COAL MINING menjadi sorotan publik setelah kantor Gubernur Sumatera Selatan didatangi oleh Massa dari ALIANSI PEMUDA MAHASISWA BERSATU SUMATERA SELATAN (AMBESS) pada hari ini 9 Desember 2025.
“kedatangan sejumlah massa bermaksud untuk mengadu kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang dugaan pelanggaran undang – undang dan pengrusakan lingkungan juga pengrusakan jalan lintas Desa yang dilakukan oleh PT. BCM.
kami datang ke kantor Gubernur Sumatera Selatan ini untuk menyampaikan langsung aspirasi Masyarakat bawah, kami mempertanyakan dan sangat meragukan semua Perizinan dari pada PT. BCM ini, juga point penting yang ingin kami sampai yaitu jalan yang rusak dan berdebu akibat muatan mobil tambang yang berlebihan, sungai yang biasanya jadi salah satu penghidupan juga ikut tercemar akibat gumpalan batu bara yang berjatuhan ke sungai, oleh karena itu kami mohon tindakan yang tegas dari bapak Gubenur untuk segera melakukan audit semua izin – izin PT. BCM. juga CSR atau dana semacamnya sudah di buat dan dipergunakan dengan selayak nya apa belum jangan sampai hadirnya PT. BCM ini cuman terasa manfaatnya untuk segelintir orang saja tidak berdampak pada bertambahnya kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.” Dalam orasi Ardian Feb selaku koordinator lapangan.
“dan baru baru ini pihak PT. BCM meninggikan jalan crossing yang melintas jalan lintas Desa sehingga warga yang melintas dijalan tersebut kesulitan bahkan keterangan masyarakat sudah banyak anak-anak sekolah terjatuh dari sepeda motor di persimpangan tersebut dengan dalil jalan banjir menghambat angkutan. Sungguh ironis dan sangat menyakitkan demi lancarnya produksi, masyarakat ditumbalkan” Tegasnya.
![]()
“bukan hanya melanggar undang – undang dan sebagainya kami juga menduga management PT. BCM sengaja membiarkan dan membenarkan ini semua, mengingat sekian banyak peristiwa dan protes dari berbagai elemen masyarakat terhadap PT. BCM ini sejak awal produksi sampai sekarang, seakan tak bergeming bahkan terus membuat kebijakan -kebijakan baru yang sangat merugikan masyarakat setempat” Kalimat GB dalam orasinya.
“dari awal warga sudah mengeluhkan bahkan melakukan penolakan besar-besaran atas pencemaran akibat aktivitas stock file batubara yang penempatannya menempel di jalan lintas desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin membuat pengguna jalan mau nggak mau menghirup debu batubara, juga banyaknya pohon sawit dan karet yang cacat sehingga panen perkebunan masyarakat sekitar anjlok.
Lalu konflik terkait pembangunan jalan tambang di Desa Paldas, warga menolak pembangunan karena diduga belum mengantongi izin resmi dan berpotensi merusak ekosistem termasuk lahan persawahan sehingga menjadi bentrok, sampai sebuah kendaraan operasional perusahaan terbakar dan warga mengalami luka-luka. Bejatnya pembangunan tetap berjalan.
Juga insiden besar terjadi pada Maret 2025 tanggul di areal Pit 2A jebol, menyebabkan luapan air sungai Batang Hari masuk ke area tambang menjadi danau raksasa dilokasi bekas galian. Ironisnya semua permasalahan tersebut tidak pernah ada sanksi. Memperkuat dugaan bahwa adanya pembiaran Negara dan perlindungan/ bekingan tingkat tinggi.”tutupnya
Tanggapan dari pihak perwakilan Gubernur Sumatera Selatan mengucapkan terimakasih karna atas kedatangan masyarakat dan memberitahu kami tentang perihal tuntutan tersebut bahwa akan segera kami sampaikan kepada pak Gubernur dan menunggu keputusan apakah kami turun ke lapangan atau kami akan memanggil pihak dari PT. BCM terkait perihal tersebut dan kami tidak akan mengabaikan tuntutan pada hari ini.
Yang menemui massa demonstran ialah dari pihak Pemprov sumsel bagian pengelolaan Tambang dan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Selatan.
“Kami meminta masyarakat dilibatkan disegala keputusan yang Pemprov Sumatera Selatan ambil baik turun kelapangan maupun memanggil pihak PT. BCM ke Provinsi. Kami juga mendesak pihak pemprov sumsel jangan hanya mempertanyakan tapi mengaudit semua Perizinan PT. BCM secara terbuka dengan melibatkan masyarakat” tutup GB-