BANYUASIN, KBRINA.COM— Urusan pertanahan sering kali lekat dengan stigma birokrasi yang lambat dan ribet. Namun, stigma itu dipatahkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Banyuasin yang membuktikan komitmennya lewat Upacara Bendera memperingati 66 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Kamis (24/9/2026).
Di usia UUPA yang ke-66 ini, Kantah Banyuasin mengusung vibes baru: birokrasi yang makin gercep (gerak cepat), transparan, dan pastinya anti pungli. Momentum ini dijadikan titik balik untuk memperkuat pelayanan publik yang benar-benar berorientasi pada kepuasan masyarakat zaman now.
Upgrade Layanan: Dari Birokrasi Kaku Jadi Serba Modern
Sebagai garda terdepan Kementerian ATR/BPN di daerah, Kantah Banyuasin menyadari bahwa masyarakat—terutama generasi muda—menginginkan proses pelayanan yang cepat, transparan, dan minim drama. Transformasi digital dan perbaikan sistem internal pun terus diakselerasi agar pelayanan pertanahan terasa lebih seamless.
“Melalui semangat UUPA ke-66 ini, kami di Kantah Banyuasin berkomitmen untuk terus berbenah. Fokus utama kami adalah menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Kami ingin memastikan tidak ada ruang untuk praktik pungli, serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang adil bagi seluruh masyarakat Banyuasin,” tegas perwakilan Kantah Banyuasin dalam keterangan resminya.
Wujudkan Tertib Administrasi Tanpa Drama
Komitmen ini bukan cuma sekadar slogan. Dengan tata kelola yang bersih dan modern, Kantah Banyuasin ingin mengajak masyarakat untuk makin aware pentingnya tertib administrasi pertanahan sejak dini. Mulai dari pengurusan sertifikat hingga perlindungan hak atas tanah, semuanya digenjot agar transparan dan bisa diakses dengan mudah.
Lewat semangat UUPA, Kantah Banyuasin siap membuktikan bahwa instansi pemerintah juga bisa tampil keren, adaptif, dan andal dalam mengawal aset masa depan masyarakat.(*)
