Gubernur Hidayat Arsani Minta Tata Kelola BBM Dibenahi, Tolak Monopoli Sistem Pembayaran dan Tekankan Transparansi Distribusi

KBRINA.COM, PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan komitmennya membenahi tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik monopoli. Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran BBM tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Rabu (17/6/2026).

Dalam rapat yang dihadiri unsur pemerintah, PT Pertamina Patra Niaga, serta instansi terkait tersebut, Hidayat menyoroti pentingnya sistem distribusi dan pembayaran BBM yang terbuka serta melibatkan lebih dari satu lembaga perbankan. Menurutnya, keterlibatan multi-perbankan akan mempercepat pelayanan sekaligus menghindari potensi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

“Saya ingin penyaluran dan sistem pembayaran BBM ini tidak dimonopoli oleh satu pihak saja. Kita harus memiliki sistem yang lebih inklusif dan cepat selesai. Oleh karena itu, usahakan kerja sama dengan bank-bank lain yang ada di wilayah kita agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat,” tegas Hidayat.

Ia menilai reformasi tata kelola distribusi BBM bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut pelayanan publik yang harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, hasil rapat koordinasi diharapkan mampu melahirkan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, memaparkan kondisi penyaluran dan konsumsi energi di Bangka Belitung yang meliputi Biosolar, Pertalite, hingga Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Ia menjelaskan, penyaluran Pertalite telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang mengatur kelompok masyarakat dan sektor usaha yang berhak menerima BBM bersubsidi. Kelompok tersebut meliputi sektor transportasi darat, usaha perikanan, layanan umum pemerintah, transportasi air, usaha pertanian, hingga pelaku usaha mikro.

Satriyo juga memastikan pasokan energi di Bangka Belitung dalam kondisi aman. Distribusi BBM didukung dua titik suplai utama, yakni Depot Pangkalbalam di Pulau Bangka dan Depot Tanjungpandan di Pulau Belitung.

“Untuk saat ini, stok di depot dan penyaluran BBM dalam kondisi aman serta berjalan lancar. Stok ini akan bergerak dinamis seiring dengan jadwal kedatangan kapal suplai yang terus merapat secara konsisten,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PT Pertamina Patra Niaga dan instansi terkait berkomitmen memperkuat sinergi dalam menjaga kelancaran distribusi energi. Langkah itu diharapkan mampu mendukung stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan penyaluran BBM berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *