Kbrina.com, Pangkalpinang — Aksi puluhan mahasiswa yang menyoroti nasib guru honorer di Bangka Belitung (Babel) berakhir tanpa penyampaian aspirasi secara langsung di Kantor DPRD Babel, Kamis (16/4/2026). Keputusan tersebut diambil lantaran sejumlah pejabat yang diharapkan hadir dalam audiensi tidak berada di lokasi.
Meski demikian, DPRD Babel memastikan tetap menindaklanjuti tuntutan yang disuarakan, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa menjadi dorongan penting bagi legislatif untuk memperkuat perhatian terhadap guru honorer dan PPPK paruh waktu.
“Insyaallah ke depan ini menjadi concern kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru honorer, dengan menstimulasi APBD untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, DPRD Babel akan mendorong pemerintah pusat agar membuka lebih banyak formasi bagi tenaga pendidik. Menurutnya, langkah tersebut krusial guna memberikan kepastian status sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru di daerah.
“Kita mendorong pemerintah pusat agar formasi yang kita usulkan dapat mengakomodasi sebanyak mungkin tenaga guru atau tenaga pendidik,” tuturnya.
Aksi mahasiswa yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB itu mengusung sejumlah tuntutan, mulai dari persoalan guru honorer hingga isu kesejahteraan di sektor pendidikan. Selain itu, mahasiswa turut menyinggung isu nasional, termasuk kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras serta keterbatasan fasilitas pendidikan.
Mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Anak Bangsa, Universitas Pertiba (Uniper), dan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Babel, sebelumnya meminta kehadiran sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda. Di antaranya Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, Ketua DPRD Didit Srigusjaya, Kapolda Viktor T Sihombing, serta Danrem 045/Garuda Jaya Nur Wahyudi.
Namun, karena para pejabat tersebut berhalangan hadir, mahasiswa sepakat tidak menyampaikan aspirasi secara lisan. Mereka memilih menyerahkan surat tuntutan kepada DPRD sebagai bentuk sikap.
“Adik-adik mahasiswa sepakat untuk tidak menyampaikan secara lisan. Kami juga tidak memaksakan. Namun surat tuntutan sudah kami terima dan akan menjadi pendorong dalam upaya mengedepankan kesejahteraan guru,” ungkap Edi.
