PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menandatangani hibah aset milik daerah kepada Kodim 0413/Bangka, Selasa (5/8/2025), di Smart Room Center Kantor Wali Kota. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkot dan Polresta Pangkalpinang dalam perlindungan perempuan, anak, dan pencegahan perdagangan orang.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menyampaikan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan kota yang peduli terhadap isu sosial.
“Melindungi hak masyarakat, termasuk perempuan dan anak, adalah tanggung jawab kami,” ujarnya.
Unu menjelaskan, kerja sama yang dibangun bersama berbagai pihak merupakan langkah nyata Pemkot dalam memperkuat perlindungan sosial, keamanan, dan keadilan di tengah masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen untuk hadir secara aktif dalam upaya pencegahan kekerasan serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Terkait hibah aset, Unu menjelaskan bahwa hal ini dilakukan untuk memperkuat pelayanan institusi pertahanan. Ia menekankan pentingnya legalitas agar pemanfaatan aset dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
“Hibah ini jadi sejarah baru bagi Kodim karena untuk pertama kalinya punya kantor sendiri. Bakuda akan urus hak pakai agar prosesnya cepat selesai,” jelasnya.
Menurut Unu, langkah tersebut menjadi wujud dukungan pemerintah daerah terhadap upaya TNI menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Pangkalpinang.
Sementara itu, kerja sama dengan Polresta Pangkalpinang dinilai sebagai bentuk komitmen Pemkot dalam menangani kekerasan dan memperkuat perlindungan bagi perempuan serta anak. Sebelumnya, Pemkot juga telah bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan Universitas Pahlawan 12 sebagai mitra dalam penanganan psikologis dan pendampingan korban.
“Masalah ini bisa menimpa siapa saja. Kita harus peduli. Pemkot akan dukung penuh perlindungan terhadap korban,” tegas Unu.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemkot Pangkalpinang menunjukkan komitmen kuat dalam membangun kota yang aman, peduli, dan berkeadilan sosial. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dan masyarakat diharapkan menjadi pondasi kokoh bagi terwujudnya Pangkalpinang sebagai kota yang inklusif dan tangguh di masa depan.
