Kbrina.com, Pangkalpinang – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui usulan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas sekaligus menyesuaikan kebutuhan teknis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menjelaskan bahwa pembahasan dalam rapat Banggar pada Senin (13/4/2026) difokuskan pada kegiatan yang harus segera dijalankan, terutama akibat keterbatasan waktu pelaksanaan dan terbitnya petunjuk teknis (juknis) baru setelah APBD disahkan.
“Sejumlah kegiatan memang mendesak untuk segera dilaksanakan, terutama karena adanya perubahan juknis yang baru keluar setelah APBD ditetapkan,” ujarnya.
Salah satu sektor yang mengalami penyesuaian adalah Dinas Pendidikan. Perubahan dilakukan pada beberapa item kegiatan tanpa mengubah total nilai anggaran. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program tetap sejalan dengan ketentuan terbaru.
Selain itu, Banggar turut menyoroti dana bagi hasil (DBH) sawit sebesar Rp1,2 miliar yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2024. Dana tersebut dinilai perlu segera dirinci penggunaannya karena akan menjadi bagian dari laporan yang menjadi dasar pengajuan DBH sawit pada tahun berikutnya.
“Rincian penggunaan dana ini harus segera disusun karena berkaitan langsung dengan pelaporan dan pengajuan DBH ke depan,” kata Eddy.
Isu lain yang mengemuka dalam pembahasan adalah penambahan anggaran untuk belanja sewa pesawat bagi jemaah haji asal Bangka Belitung. Penyesuaian ini dipicu oleh meningkatnya biaya operasional, termasuk dampak kenaikan harga minyak global.
Menurut Eddy, DPRD bersama Pemerintah Provinsi sepakat bahwa pelayanan terhadap jemaah haji harus tetap menjadi prioritas, khususnya dalam mendukung transportasi menuju embarkasi di Palembang.
“Pelayanan jemaah haji harus tetap optimal. Dengan adanya kenaikan biaya, maka penyesuaian anggaran untuk sewa pesawat menjadi kebutuhan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di Banggar menyatakan persetujuan terhadap usulan pergeseran anggaran, meskipun disertai sejumlah catatan, terutama terkait perubahan rincian kegiatan. Banggar juga menekankan pentingnya kejelasan data penerima manfaat, khususnya untuk program yang bersumber dari DBH dan bersifat sosial, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Identitas penerima, mulai dari nama hingga alamat, harus jelas agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh pihak yang berhak,” tutup politisi Golkar itu.
