PANGKALPINANG — Upaya meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat kembali menjadi sorotan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Pangkalpinang, Susanti Saparudin, S.E., menegaskan bahwa penyelenggaraan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) hanya bisa berjalan efektif jika seluruh sektor bergerak bersama. Penegasan ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Posyandu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa, 21 Oktober 2025, di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur.
Dalam forum tersebut, Susanti menggambarkan kondisi riil posyandu di Pangkalpinang. Dari 119 posyandu yang beroperasi, sebagian besar belum memiliki gedung permanen, dan hanya empat posyandu yang memiliki fasilitas lengkap. Meski begitu, posyandu tetap aktif berkat kerja keras 896 kader yang tersebar di kelurahan-kelurahan.
Ia menyebut bahwa transformasi menuju “Posyandu 6 SPM” bukan sekadar memperluas layanan kesehatan, tetapi mencakup enam urusan pemerintahan yang wajib dipenuhi: kesehatan, sosial, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Karena cakupannya luas, Susanti menekankan perlunya peran OPD lain secara langsung, bukan hanya dinas kesehatan.
“Tantangan kita bukan hanya pada sarana. Kader belum merata, sebagian masih terbatas dalam kapasitas pelayanan, sementara kebutuhan masyarakat semakin kompleks. Semua OPD harus hadir dalam proses ini,” ujar Susanti dalam forum itu.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah mengajukan surat register posyandu ke Direktorat Jenderal Bina Desa pada 6 Oktober 2025, sebagai langkah administratif untuk memperkuat posisi dan legalitas posyandu di tingkat kota.
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Noni Hidayat Arsani, menyambut paparan Susanti dan menegaskan bahwa keberhasilan program tidak akan tercapai bila berjalan sektoral. Menurutnya, kolaborasi dari berbagai OPD dan kader merupakan pondasi penting dalam mendorong kualitas layanan posyandu di tingkat kelurahan dan desa.
Susanti berharap, meski anggaran daerah masih terbatas, komitmen lintas sektor bisa menjadi jalan keluar untuk memperkuat peran posyandu sebagai pusat layanan masyarakat. Ia optimis, percepatan program Posyandu 6 SPM akan memberi dampak nyata bagi keluarga-keluarga di Pangkalpinang.
