KBRINA.COM, PANGKALPINANG — Bakal Calon Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Dr. Saparudin atau Prof Udin, turun langsung ke kolong retensi Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Rabu (16/7/2025), untuk menyerap aspirasi warga yang merasa justru dirugikan oleh keberadaan kolong retensi tersebut.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda blusukan Prof Udin dalam menyerap aspirasi masyarakat akar rumput. Di lokasi, ia berdialog dengan warga yang mengaku semakin terdampak banjir sejak kolong retensi dibangun.
Salim, salah satu warga yang tinggal di sekitar kolong, mengungkapkan kekecewaannya terhadap proyek yang awalnya digadang-gadang mampu mengurangi risiko banjir.
“Sebelum ada kolong ini, kalau hujan deras, air memang naik, tapi cepat surut. Sekarang, naiknya lebih cepat, dan surutnya bisa sampai lima jam. Rumah tetangga saya sampai kemasukan air, naik ke anak tangga,” keluhnya.
Menurut Salim, banjir kini tidak hanya terjadi lebih lama, tetapi juga menjangkau wilayah yang lebih luas.
“Dulu paling satu RT yang terdampak. Sekarang bisa tiga RT. Kami bukannya menolak pembangunan, tapi kalau hasilnya seperti ini, justru kami yang dirugikan,” ujarnya.
Warga lainnya juga menyoroti kurangnya sosialisasi dan transparansi dalam pelaksanaan proyek, serta tidak adanya penanganan lanjutan terhadap saluran air dan drainase pendukung.
Menanggapi keluhan tersebut, Prof Udin menegaskan bahwa pembangunan kolong retensi perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga dampak sosialnya.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisiknya saja. Penanggulangan banjir harus didekati secara sistemik. Tata ruang, manajemen air, drainase, hingga keterlibatan masyarakat harus diperhitungkan,” kata Prof Udin.
Ia menyebut bahwa keberadaan kolong retensi seharusnya memberikan solusi, bukan malah menambah penderitaan warga.
“Jika ternyata kolong ini malah menjadi titik genangan baru, maka jelas ada yang salah dalam pendekatan perencanaannya. Ini harus dibuka dan dievaluasi secara terbuka,” tegasnya.
Prof Udin berkomitmen menjadikan penanggulangan banjir sebagai prioritas utama jika dirinya dipercaya memimpin Pangkalpinang. Ia menilai, penanganan banjir tidak bisa setengah-setengah dan harus berbasis data serta melibatkan semua elemen, termasuk masyarakat terdampak.
“Ini bukan sekadar proyek, tapi menyangkut keselamatan dan kenyamanan hidup warga Pangkalpinang. Pemerintah tidak boleh tutup mata. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan,” tutupnya. (*/Esha)
