Penulis: Siti Aisyah ayu
Fakultas: HUKUM
prodi: HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Ironi inilah kenyataan di lapangan: pertambangan di Bangka Belitung yang sudah lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia kini menghadapi persoalan pelik.
Terdapat sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung, dan pada April 2025 jumlahnya menyentuh 1.175 unit. Rinciannya, 175 unit merupakan tambang darat, 890 unit tambang laut, dan 110 unit tambang darat di Belitung. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi sumber ketidakadilan.
Alih-alih menyejahterakan masyarakat Bangka Belitung, tambang timah sering kali hanya memperkaya kelompok tertentu, baik korporasi maupun elite politik. Ibarat buah simalakama, persoalan ini menjadi rumit karena melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berlangsung secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang. Kerusakan alam berada pada tingkat yang mengkhawatirkan—ekosistem pesisir rusak, dan lubang bekas tambang menganga di mana-mana.
Namun yang paling menyesakkan adalah kenyataan bahwa sebagian masyarakat di Bangka Belitung justru bergantung pada tambang ilegal sebagai satu-satunya sumber nafkah.
Ketidakadilan ekonomi dan minimnya lapangan kerja formal membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain. Pemerintah kerap menyalahkan masyarakat karena bergantung pada tambang ilegal, padahal akar masalahnya jauh lebih struktural: selama puluhan tahun, ekonomi Bangka Belitung gagal dibangun
Hal ini terlihat jelas dari tidak adanya pusat perbelanjaan besar atau jalan tol sebagai simbol pembangunan ekonomi yang inklusif.
Ketika sektor tambang timah runtuh, kondisi ekonomi masyarakat Bangka Belitung pun terguncang dan menjadi tidak stabil.
Situasi ini memicu kemarahan publik hingga terjadi demo akbar pada 6 Oktober di kantor PT Timah. Aksi tersebut merupakan cerminan nyata dari ketidakadilan dan keresahan sosial-ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat.
Demonstrasi itu dilatarbelakangi isu ketidakadilan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, serta ketimpangan kesejahteraan antara perusahaan dan masyarakat sekitar tambang
Dalam prinsip ekonomi syariah, kesejahteraan masyarakat tidak boleh terpinggirkan oleh kepentingan korporasi. Aset alam seperti timah termasuk dalam kategori mal mustarakah (harta bersama) yang penggunaannya harus memberikan manfaat bagi seluruh umat.
Ketika pengelolaan sumber daya tersebut hanya menguntungkan segelintir pihak dan mengabaikan hak masyarakat sekitar, maka ketimpangan yang muncul bertentangan dengan prinsip tersebut.
Oleh karena itu, aspirasi yang disuarakan masyarakat dalam demonstrasi tersebut patut dipahami sebagai panggilan moral untuk menegakkan keadilan distributif dalam perspektif Islam.
Situasi ini sekaligus memperlihatkan ironi bahwa Bangka Belitung adalah daerah kaya yang hidup dalam “kemiskinan kebijakan”. Kesejahteraan publik tidak pernah benar-benar menjadi pusat pengelolaan tambang; yang memegang kendali justru pemilik modal dan jaringan kekuasaan yang lebih peduli pada keuntungan jangka pendek daripada masa depan daerah.
Pemerintah sering kali baru bergerak ketika kasus mencuat di media atau ketika tekanan publik meningkat, bukan karena kesadaran akan tanggung jawab moral dan hukum
Jika kondisi ini terus dibiarkan, Bangka Belitung tidak hanya kehilangan kekayaan alamnya, tetapi juga masa depan generasinya. Tambang timah tidak akan berlangsung selamanya, tetapi kerusakan dan ketidakadilan yang ditinggalkannya akan diwarisi oleh anak cucu.
Masyarakat Bangka Belitung berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik daripada hidup dalam ketergantungan pada tambang yang merusak, ilegal, dan tidak berpihak.
Inilah saatnya pemerintah melakukan reformasi total: menindak tegas tambang ilegal, mengaudit rantai perizinan, memutus keterlibatan elite, serta membangun ekonomi alternatif yang berkeadilan. Jika tidak, kemarahan rakyat yang kini mulai terlihat bukan hanya sekadar protes—melainkan sinyal bahwa kesabaran mereka sudah benar-benar habis.
Harapan perbaikan ekonomi di Bangka Belitung bergantung pada kemampuan pemerintah menciptakan dan mendukung ekonomi alternatif yang kuat. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa perekonomian tidak harus bergantung pada timah, karena masih banyak sektor lain yang dapat dikembangkan.
Bangka Belitung dapat keluar dari ketergantungan pada komoditas tunggal dan membangun fondasi ekonomi yang lebih beragam: pariwisata bahari, perikanan, pertanian, industri kreatif, hingga UMKM lokal. Pemerintah juga perlu memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mulai memulihkan lingkungan demi mendukung kebangkitan ekonomi.
Pemulihan lubang bekas tambang, rehabilitasi hutan, serta perbaikan ekosistem laut diharapkan mampu membuka peluang baru, seperti wisata geopark, wisata alam, hingga pertanian yang kembali produktif.
(Ayu)
