Wakil Ketua DPRD Ikuti Video Conference bersama Deputi II BIN, Deputi BGN beserta Kabinda dan Sekda Pemprov Sumsel

bdc79dbc1021af9f85e105bb71543d3582ee0472a026ab443b578b08eb29d868.0
4aa692fe76031e766444d0f202d43f3fbc5350ccdbb947914dc6a05e16dd66ba.0
7c8e29969413efb8eac47a773fe7e1ebd67aa845a0ab54fb0c206926b26dc8fc.0

KBRINA, Palembang – Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, H. Nopianto, S.Sos., M.M., mengikuti Video Conference bersama Deputi II BIN, Deputi BGN, Kabinda Sumsel, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (04/02/2025) di Kantor BINDA Sumatera Selatan.

Suasana Video Conference bersama Deputi II BIN, Deputi BGN, Kabinda Sumsel, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (04/02/2025) di Kantor BINDA Sumatera Selatan.

Rapat ini membahas arahan Presiden Republik Indonesia terkait percepatan dan pengoptimalan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia pada 2025, sekaligus mengevaluasi implementasi program tersebut dalam beberapa bulan terakhir di masing-masing daerah.

“Untuk mencapai tujuan ini, tentu diperlukan koordinasi dengan seluruh lembaga negara, mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan,” ujar Nopianto.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, H. Nopianto, S.Sos., M.M., saat mengikuti Video Conference di Kantor BINDA Sumatera Selatan.

Selain menyasar peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga Sekolah Menengah Atas, program ini juga menargetkan anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN).

“Inilah target sasaran kita di setiap provinsi, kabupaten, hingga kecamatan, yang akan dijangkau melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” lanjutnya.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, H. Nopianto, S.Sos., M.M., saat mengikuti Video Conference di Kantor BINDA Sumatera Selatan.

Selain meningkatkan gizi masyarakat, pemerataan Program Makanan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *